Berita

Ketua AJI Bandarlampung, Hendry Sihaloho/Ist

Nusantara

AJI Bandarlampung: Hadiah Pemprov Lampung Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

SELASA, 05 JANUARI 2021 | 14:03 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandarlampung mengkritisi aksi bagi-bagi hadiah peralatan elektronik Pemerintah Provinsi Lampung ke sejumlah media jelang akhir tahun 2020 lalu. Tindakan ini dinilai berpotensi merugikan negara.

"Praktik tersebut terkesan pemborosan anggaran negara yang berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Ketua AJI Bandarlampung, Hendry Sihaloho, Selasa, (5/1).

Diingatkan Hendry, jangan sampai hal itu menjadi tradisi. "Ini bukan ciri pemerintahan yang baik," tegasnya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (5/1).


Menurut Hendry, media juga harus menjaga independensi dan prinsip pagar api. Jangan sampai hadiah dari uang rakyat itu mengganggu independensi media.

Diaku dirinya, sebagai perusahaan, media memang perlu memikirkan bisnis. Namun, hal tersebut seyogyanya tidak mengurangi loyalitas media kepada publik.

Karena media mempunya fungsi watchdog, yakni pemantau independen terhadap kekuasaan. Fungsi ini, kata Hendry, jangan sampai hilang karena pemberian "hadiah akhir tahun".

"Media mesti menghormati prinsip pagar api, jangan sampai mengaburkan redaksi dengan bisnis. Hal ini bisa memengaruhi kepercayaan publik terhadap media," tandasnya.

Pemprov Lampung memberikan sejumlah "hadiah" berupa peralatan elektronik dan peralatan kantor lainnya kepada puluhan media jelang tutup tahun 2020.

"Hadiah" akhir tahun yang dibagikan setelah pertemuan sejumlah pimpinan media dengan Gubernur Arinal Djunaidi di Mahan Agung, Kota Bandarlampung, Selasa lalu (29/12).

Salah seorang staf Diskominfotik Provinsi Lampung, Rudi mengatakan, pemberian tersebut berdasarkan pengajuan proposal sebagai pengganti advetorial.

Namun, Kadiskominfotik Chrisna Putra membantah penjelasan Rudi. Dia mengatakan tak ada bagi-bagi peralatan elektronik atau peralatan kantor untuk media.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya