Ilustrasi vaksin Covid-19/Net
BPOM diminta untuk menginformasikan status emergency use authorization (EUA) terkait vaksin Sinovac.
Sebabnya, 3 juta vaksin yang sudah diimpor saat ini sudah didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Selasa (5/1).
"Oleh karena itu, EUA mestinya sudah jelas sebelum nantinya dilakukan vaksinasi," tegasnya.
Apabila belum selesai, menurut Saleh, setidaknya BPOM bisa menjelaskan sejauh mana hasil kerja mereka.
"Tentu proses pelaksanaan vaksinasi akan tetap menunggu izin dari BPOM," ujar dia.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa EUA penting untuk disampaikan ke publik mengingat masih banyak masyarakat yang khawatir divaksin.
Masyarakat kata Saleh, menunggu penjelasan terkait mutu, manfaat, dan keamanan vaksin. Hal itu yang mesti dijelaskan juga oleh pemerintah.
"Bolanya sekarang ada di BPOM. Mereka juga harus berpacu dengan waktu. Dengan hasil kerja BPOM, masyarakat diharapkan akan lebih percaya dan rela untuk ikut vaksinasi," tuturnya.
Menurut Ketua Plh Fraksi PAN DPR ini, program vaksinasi ini gratis sehingga perlu ada penjelasan dari BPOM.
"Dikhawatirkan masyarakat nanti malah pada tidak bersedia divaksin. Itu akan menimbulkan persoalan sendiri. Dengan begitu, ada waktu yang cukup untuk mensosialisasikannya ke masyarakat," kata Saleh.
Lebih lanjut Saleh menghimbau, kepada masyarakat untuk tidak sungkan mencari informasi terkait vaksin Covid-19. Namun, ia menekankan agar mencari sumber informasi yang valid dan bisa dipercaya.
"Jangan percaya kepada berita-berita hoax yang belakangan banyak beredar. Jika menemukan informasi yang meragukan, sebaiknya hubungi petugas medis atau dinas kesehatan yang ada," pungkasnya.
EUA adalah otorisasi penggunaan darurat adalah izin yang dikeluarkan untuk penggunaan metode atau produk medis tertentu.
Izin tersebut akan digunakan untuk mendeteksi, mencegah, atau mengobati penyakit dalam keadaan darurat seperti Covid-19.
