Data Penerima Bansos Harus Divalidasi Hingga Ke Tingkat Terendah RT/RW

Pengawasan ketat penyaluran berbagai bantuan sosial dalam rangka menekan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo disambut baik oleh pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR, M. Azis Syamsuddin mengatakan pihaknya mendukung pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Sebab, penyaluran bansos harus cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Saya sepenuhnya mendukung pernyataan Bapak Presiden untuk mengawal ketat penyaluran bansos. Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran. Mekanismenya wajib dilakukan secara transparan dan dijaga akuntabilitasnya," kata Azis kepada wartawan, Selasa (5/1).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait harus berkoordinasi dengan baik. Termasuk memastikan agar tidak ada potongan-potongan di tengah jalan.

"Data warga yang berhak harus divalidasi hingga ke tingkat terendah RT/RW. Dengan demikian ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial," tegas Azis.

Azis menyatakan bahwa implementasi penyaluran bansos di beberapa daerah sering kali terkendala permasalahan data, sehingga dibutuhkan persiapan matang dalam berbagai hal teknis, seperti mekanisme distribusi, data keluarga penerima manfaat, peta penyaluran, dan sebagainya. Masyarakat dan aparatur kelurahan dan desa perlu memahami syarat dan ketentuan dari penerima bansos.

"Penyaluran bansos diharapkan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan juga efisien, sehingga dapat mengangkat kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat di tengah resesi yang sedang dialami Indonesia," tutup Azis.

Pemerintah berencana menyalurkan Rp 110 triliun lewat sejumlah program bantuan sosial ke masyarakat. Program ini dilakukan guna menekan dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Khusus bulan Januari, bantuan lewat kartu sembako ditujukan kepada 18,8 juta keluarga dengan total anggaran Rp 3,76 triliun. Bantuan Program Keluarga Harapan diberikan kepada 10 juta keluarga dengan total nilai Rp 7,7 triliun. Sementara bantuan sosial tunai sebesar Rp 3 triliun disalurkan kepada 10 juta keluarga.