Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net
Ajaran marhaenisme yang dikembangkan oleh Soekarno seolah tengah mengalami penyimpangan. Mirisnya, deviasi justru terjadi di saat negeri ini dipimpin presiden yang berasal dari partai anak Bung Karno.
Begitu tegas Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan redaksi, sesaat lalu, Senin (4/1).
Dia mengurai bahwa pada dasarnya, marhaenisme merupakan ajaran yang menentang keras penindasan manusia atas manusia. Namun kini, praktik-praktik penghisapan terhadap rakyat masih gamblang diperlihatkan.
“Ketidakadilan dan juga demokrasi yang kian mati, menunjukkan deviasi pemikiran marhaenisme itu,†ujarnya.
Iwan Sumule mengingatkan bahwa Bung Karno telah membagi revolusi Indonesia dalam dua tahap, yaitu revolusi nasional demokratis dan revolusi sosialisme.
Di tahapan revolusi nasional atau yang juga dikenal dengan revolusi politik merupakan tahap menjebol. Artinya, untuk mencapai tujuan akhir revolusi, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, bangsa Indonesia harus merebut kekuasaan dari tangan kolonial dan imperialis ke tangan sendiri.
Sementara dalam tahapan revolusi sosial adalah tujuan utama, yang oleh Bung Karno disebut juga tahap membangun. Dijelaskan bahwa tujuan bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dan kekuasaan politik bukan hanya untuk menaikkan bendera Merah Putih, tapi karena menginginkan hidup lebih layak dan sempurna.
Bangsa Indonesia bergerak karena menginginkan perbaikan nasib dalam segala hal. Dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai ketika sudah tidak ada lagi kapitalisme dan imperialisme. Karena sistem tersebutlah yang tumbuh subur dan menggerogoti mengambil kekayaan alam, tenaga, dan zat-zatnya bangsa Indonesia.
Namun demikian, Iwan Sumule tidak menyalahkan partai yang menjadi kendaraan pemimpin saat ini. Baginya, partai tentu sudah menjadi kawah candradimuka yang menggodok kader agar bisa menjadi kepanjangan ideologi partai.
Hanya saja, setiap kader tentu memiliki kapasitas yang kadang berbeda dalam memahami tujuan partai dan ajaran Bung Karno.
“Jadi kesalahan bukan pada partai (PDIP), melainkan ‘petugas partai’ tidak paham prinsip-prinsi pemikiran marhaenisme. Bangkitlah!†demikian Iwan Sumule.
