Presiden Venezuela Nicolas Maduro saat memperkenalkan mata uang kripto, Petro/Net
Sebuah terobosan baru akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Untuk menghentikan hiperinflasi, Maduro mengumumkan rencana digitalisasi ekonomi, menghilangkan uang tunai secara fisik.
Dengan digitalisasi ekonomi, Venezuela akan mengandalkan mata uang dan transaksi digital. Langkah itu diharapkan dapat menjadi solusi keterpurukan ekonomi selama tiga tahun terakhir, di mana Venezuela ditekan oleh sanksi Amerika Serikat (AS).
"Mereka berperang melawan mata uang fisik kita. Tahun ini kita bergerak ke ekonomi digital yang lebih mendalam, dalam ekspansi. Saya telah menetapkan tujuan ekonomi yang 100 persen digital," ujar Maduro, seperti dikutip
Sputnik, Senin (4/1).
Maduro mencatat, sekitar 77,3 persen dari semua transaksi keuangan di Venezuela dilakukan dengan kartu debit menggunakan bolivar. Sementara hanya 3,4 persen transaksi yang dilakukan secara tunai, umumnya untuk transportasi umum.
Sementara itu, sekitar 18,6 persen lainnya transaksi menggunakan dolar.
Setelah mendapatkan sanksi AS, penggunaan uang tunai di Venezuela semakin sulit karena bolivar telah kehilangan nilainya. Pada 2020 saja, inflasi di Venezuela sudah mencapai puncaknya, yaitu 5.790 persen.
Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk memperbesar percetakan uang kertas baru hingga denominal. Tapi semua itu berakhir gagal.
Kondisi diperparah dengan tidak bisanya Venezuela menjual minyak atau mengakses cadangan emasnya sendiri yang disimpan di luar negeri karena sanksi AS.
Pada Desember 2017, Maduro memperkenalkan mata uang kripto yang disebut Petro untuk menghindari sanksi AS.
Petro memiliki nilai token yang didukung sumber daya alam negara. Satu Petro sendiri setara dengan satu barel minyak Venezuela.
Pemerintah Maduro berencana menggunakan Petro dalam transaksi internasional dan domestik, termasuk untuk memperdagangkan minyak dengan negara lain sembari mengabaikan sanksi AS.
