Berita

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi/Net

Politik

Temuan Drone, Bobby Rizaldi: Jangan Karena Hubungan Ekonomi Membuat Indonesia 'Loyo' Pada China

MINGGU, 03 JANUARI 2021 | 18:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kementerian Luar Negeri RI harus mengambil sikap tegas dengan ditemukan drone pengintai bawah air milik China di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengingatkan, pemerintah Indonesia jangan sampai kecolongan dua kali setelah sebelumnya dugaan intelijen Jerman yang menyambangi markas Front Pembela Islam (FPI).

"Memang ini perlu disikapi dengan beberapa hal, pertama jelas protes keras secara diplomatik kepada RRC oleh Kemenlu, jangan sampai insiden intelijen Jerman yang belum lama ini terulang kembali," kata Bobby kepada wartawan, Minggu (3/1).


Menurutnya, Kementerian Luar Negeri harus tegas menyampaikan nota diplomatik dengan mengirimkan surat protes kepada China.

"Indonesia harus punya sikap tegas bila ada kegiatan spionase negara asing di teritori RI, terlepas apakah ada hubungan bilateral ekonomi yang signifikan, karena ini menyangkut kedaulatan bangsa, jangan sampai dianggap ‘loyo’," tegasnya.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, keamanan bawah laut Indonesia menjadi tantangan serius yang wajib diatasi pemerintah sehingga modernisasi peralatan deteksi bawah laut perlu diperkuat.

"Kedua, drone bawah air ini juga adalah tugas Menhan agar meresponnya, apakah alutsista RI sudah mampu mendeteksi senjata ini? Seperti kita ketahui Menhan juga baru menerima Menhan RRC Wei Fenghe bulan September 2020, tidak lama berselang ada kejadian ini, dan disebutkan drone ini milik RRC?" jelasnya.

"Jangan hanya karena ada ‘ketergantungan’ soal supply chain medis Covid-19 atau hal lainnya, membuat sikap pemerintah baik kemenlu atau Kemhan ‘lemas’ dengan RRC," imbuhnya menekankan.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya