Berita

Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar/Net

Politik

Demokrat: Kalau Ada Yang Bilang SBY ‘Auto Pilot’, Berarti Sekarang ‘Auto Jeblok’ Dong?

MINGGU, 03 JANUARI 2021 | 08:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Demokrat mulai membandingkan torehan utang yang dihasilkan pemerintah di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Joko Widodo.

Dengan mengunggah sebuah flyer berisi catatan utang era SBY dan Jokowi, Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar seolah menegaskan bahwa era SBY lebih baik.

“Kalau lihat catatan pencapaian ini, kalau masih ada yang bilang dulu era 10 tahun SBY ‘auto pilot’, maka yang sekarang ‘auto jeblok’ dong ya?” sindirnya dalam akun Twitter pribadi, Sabtu (2/1).


Padahal, sambung Renanda, apa yang disajikan data tersebut belum termasuk penilaian mengenai kehidupan berdemokrasi. Termasuk jumlah penurunan kemiskinan yang dirasa belum signifikan di era Jokowi.

“Ini belum bahas indeks demokrasi rasio penurunan kemiskinan, dll lho ya,” tekannya.

Adapun dalam data yang diunggah Renanda berjudul, catatan rasio utang era SBY dan Joko Widodo.

Terlihat bahwa kenaikan utang era pemerintahan SBY jauh lebih rendah dan jauh lebih produktif daripada era Jokowi

Di era SBY, utang pemerintah di tahun 2009 sebesar Rp 1.590, 66 triliun dan hanya naik 64 persen di tahun 2014, yakni menjadi 2.608,78 triliun.

Sementara PDB di tahun 2009 adalah sebesar Rp 5.606,2 triliun. Di tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 88,5 persen menjadi Rp 10.569, 71 triliun.

Pendapatan negara di tahun 2009 sebesar Rp 848,76 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 82,7 persen menjadi Rp 1.550,49 triliun.

Sementara saat Jokowi memimpin pada tahun 2014, jumlah utang Indonesia adalah sebesar Rp 2.608,78 triliun dan mengalami kenaikan 83,2 persen di tahun 2019 menjadi Rp 4.77,28  triliun,

Sedangkan PDB di tahun 2014 adalah sebesar Rp 10.569,71 triliun menjadi Rp 15.833,94 triliun atau hanya naik sebesar 49,8 persen. Untuk pendapatan negara hanya naik 26,2 persen, yakni dari Rp 1.550,49 triliun menjadi Rp 1.957,2 triliun.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya