Berita

Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar/Net

Politik

Demokrat: Kalau Ada Yang Bilang SBY ‘Auto Pilot’, Berarti Sekarang ‘Auto Jeblok’ Dong?

MINGGU, 03 JANUARI 2021 | 08:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Demokrat mulai membandingkan torehan utang yang dihasilkan pemerintah di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Joko Widodo.

Dengan mengunggah sebuah flyer berisi catatan utang era SBY dan Jokowi, Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar seolah menegaskan bahwa era SBY lebih baik.

“Kalau lihat catatan pencapaian ini, kalau masih ada yang bilang dulu era 10 tahun SBY ‘auto pilot’, maka yang sekarang ‘auto jeblok’ dong ya?” sindirnya dalam akun Twitter pribadi, Sabtu (2/1).


Padahal, sambung Renanda, apa yang disajikan data tersebut belum termasuk penilaian mengenai kehidupan berdemokrasi. Termasuk jumlah penurunan kemiskinan yang dirasa belum signifikan di era Jokowi.

“Ini belum bahas indeks demokrasi rasio penurunan kemiskinan, dll lho ya,” tekannya.

Adapun dalam data yang diunggah Renanda berjudul, catatan rasio utang era SBY dan Joko Widodo.

Terlihat bahwa kenaikan utang era pemerintahan SBY jauh lebih rendah dan jauh lebih produktif daripada era Jokowi

Di era SBY, utang pemerintah di tahun 2009 sebesar Rp 1.590, 66 triliun dan hanya naik 64 persen di tahun 2014, yakni menjadi 2.608,78 triliun.

Sementara PDB di tahun 2009 adalah sebesar Rp 5.606,2 triliun. Di tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 88,5 persen menjadi Rp 10.569, 71 triliun.

Pendapatan negara di tahun 2009 sebesar Rp 848,76 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 82,7 persen menjadi Rp 1.550,49 triliun.

Sementara saat Jokowi memimpin pada tahun 2014, jumlah utang Indonesia adalah sebesar Rp 2.608,78 triliun dan mengalami kenaikan 83,2 persen di tahun 2019 menjadi Rp 4.77,28  triliun,

Sedangkan PDB di tahun 2014 adalah sebesar Rp 10.569,71 triliun menjadi Rp 15.833,94 triliun atau hanya naik sebesar 49,8 persen. Untuk pendapatan negara hanya naik 26,2 persen, yakni dari Rp 1.550,49 triliun menjadi Rp 1.957,2 triliun.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya