Berita

Rocky Gerung (sebalah kanan)/Repro

Politik

Komentari Pembubaran FPI, Rocky Gerung: Konstruksi Hukumnya Enggak Jelas, Memang Dicari-cari Aja

SABTU, 02 JANUARI 2021 | 15:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah dinilai rancu dari sisi konstruksi hukum. Pasalnya, jika ditemukan unsur pidana dari anggota FPI maka tidak seharusnya organisasinya yang justru dibubarkan.

Begitu disampaikan pengamat politik Rocky Gerung saat berbincang dengan Wartawan Senior Hersubeno Arief dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official, dikutip Sabtu (2/1).

"Kita pergi pada konstruksi hukumnya. Yang dilarang pasti adalah kejahatan, kalau kebaikan bagaimana dilarang? hukumnya bilang begitu. Jadi, UU selalu melarang yang buruk. Sekarang kalau yang buruk adalah FPI melakukan kekerasan, maka dia dilarang. Yang dilarang adalah perbuatan kekerasannya bukan FPI-nya yang dilarang," kata Rocky Gerung.

"Jadi, anggota FPI-nya dibawa ke pengadilan bukan FPI-nya yang dibubarin," imbuhnya menegaskan.

Menurut Rocky, atas dasar konstruksi yang rancu itu maka menjadi wajar apabila warga negara akan bertanya kepada pemerintah tentang pembubaran FPI tersebut. Sebab, kata dia, pembubaran FPI memang terkesan mengada-ada.

"Kalau pemerintah melarang FPI orang bertanya, apa yang dilarang? Yang bisa dilarang itu adalah tindakan, bukan pikiran, pikiran itu enggak bisa dilarang," ujarnya.

"Jadi, konsepnya enggak jelas, bukan enggak jelas, memang dicari-cari aja itu," sambung Filsuf asal UI itu.

Apalagi, masih kaya Rocky, status hukum FPI sudah dicabut sejak 2019 lalu. Lantas, ia merasa heran dengan konteks pembubaran FPI yang dimaksud Pemerintah melalui mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB).

"Ya kalau statua hukumnya sudah dicabut 2019, kan ngapain dilarang lagi? Ini kan yang mesti dibatalkan status hukum. Jadi sekali lagi, dari segi konsep itu udah kacaw. Kalau mau melarang ya larang perbuatan yang buruk itu," demikian Rocky Gerung.

Populer

Jokowi Tidak Perlu Dihukum Dan Habib Rizieq Bisa Diangkat Jadi Duta Prokes

Jumat, 26 Februari 2021 | 10:38

Kemang Banjir, JK: Gubernur Yang Kasih Izin Mall Harus Tanggung Jawab

Jumat, 26 Februari 2021 | 15:39

Interview Ventje Rumangkang Viral, Politikus Demokrat: Peran Jhoni Allen Dan Marzuki Alie Malah Tidak Ada

Selasa, 02 Maret 2021 | 10:41

Nurdin Abdullah Dicokol KPK, Nasir Djamil: Daerah Lain Lebih Ganas Tapi Kenapa Cuma Sulsel?

Minggu, 28 Februari 2021 | 14:31

Indonesia Akan Baik Jika Sembilan Orang Ini Dapat Hidayah

Selasa, 02 Maret 2021 | 19:14

Meniru Jokowi, ProDEM Akan Gelar Aksi Spontanitas Jika Herman Hery Tidak Diperiksa

Kamis, 25 Februari 2021 | 14:15

Tak Bisa Jawab Pertanyaan, Saksi Ahli Di Sidang Syahganda Pilih Mundur

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:47

UPDATE

Supaya Tidak Dikenang Restui Sabotase Demokrat, Jokowi Segera Copot Moeldoko

Minggu, 07 Maret 2021 | 15:06

Mubes Ika Akuntansi Trisakti, Boy Nasution Terpilih Sebagai Ketua Umum

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:52

Koalisi Saudi Hancurkan Drone Bersenjata Kiriman Houthi

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:39

Gelar Mubes IV Di Cirebon, Kosgoro 1957 Agendakan Pemilihan Ketua Umum Dan Susun Program Kerja

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:23

Andi Arief: Jika Tak Ingin Dijerat Pidana, KLB Abal-abal Jangan Libatkan Notaris

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:12

Moderna Siap Pasok 13 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Untuk Filipina

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:05

Sandiaga Uno Gandeng Uni Emirat Arab Kembangkan Potensi Ekonomi Kreatif

Minggu, 07 Maret 2021 | 13:56

AHY: Moeldoko Hanya Ingin Memiliki, Tapi Tidak Mencintai Demokrat

Minggu, 07 Maret 2021 | 13:53

Soroti Penderita Gizi Buruk Serius Di Wajo, Ketua DPD Minta BPJS Permudah Kasus Luar Biasa

Minggu, 07 Maret 2021 | 13:42

Situasi Negeri Ini Mengerikan Jika Kepengurusan Moeldoko Dapat SK Dari Jokowi

Minggu, 07 Maret 2021 | 13:39

Selengkapnya