Pimpinan DPR Persilakan Eks FPI Gugat Ke PTUN Asal Tidak Demo

Pihak-pihak yang tak menghendaki pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dipersilakan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menilai, langkah hukum tersebut lebih baik bila dibandingkan dengan menggelar demo yang justru dikhawatirkan mengundang klaster baru Covid-19.

“Silakan menempuh ke PTUN, jangan sampai ada kegiatan fisik yang dapat berdampak pada peningkatan Covid-19,” kata Azis kepada wartawan, Jumat (1/1).

Elite Partai Golkar ini mengajak kepada semua elemen bangsa untuk bergotong royong menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dalam menyikapi ajakan-ajakan untuk menentang keputusan pemerintah membubarkan FPI. Terlebih saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan dengan persoalan pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai.

"Angka kasus Covid-19 terus meningkat, sehingga menghindari kerumunan massa adalah langkah terbaik untuk melindungi diri serta keluarga dari terpapar virus corona,” tegasnya.

Azis sendiri mendukung sikap dan langkah pemerintah dalam pembubaran FPI karena ormas tersebut kerap diangpap melanggar ketertiban dan keamanan masyarakat yang bertentangan dengan hukum. Baginya, pemerintah punya pertimbangan tersendiri dalam memutuskan.

"Saya mendukung SKB tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Tentu pemerintah sudah memiliki informasi serta landasan yang kuat dalam membuat keputusan ini,” katanya.

“Terlebih ada sejumlah pengurus serta anggota FPI terlibat terorisme juga tindak pidana lain menurut Menkopolhukam,” tandasnya.