Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Tahun 2020, Tahun Terburuk Dalam Enam Tahun Pemerintahan Jokowi

JUMAT, 01 JANUARI 2021 | 16:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tahun 2020 merupakan tahun paling buruk dari enam tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Begitu yang disampaikan oleh pakar politik Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira yang membeberkan beberapa hal yang mengapa tahun 2020 menjadi tahun paling buruk.

Satu faktor besar menjadi paling buruk selama memimpin Indonesia karena pandemi Covid-19. Meskipun, pandemi menjadi faktor penentu dan faktor pembeda dari tahun sebelumnya.


"Tapi di sisi lain manajemen terhadap pandemi ini menjadi bukti atau menjadi satu hal yang membuat kita semua tersadar bahwa manajemen krisis pemerintahan Jokowi ini tidak baik," ujar Geradi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/1).

Manajemen buruk tersebut seperti angka orang yang terpapar Covid-19 tidak pernah turun, soal fasilitas kesehatan yang buruk hingga persoalan imigrasi yang menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan Jokowi tidak baik dalam menangani Covid-19.

Selain soal Covid-19, kata Geradi, juga ada soal kebebasan berpendapat dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Saya pikir banyak pembungkaman di sini di 2020 ini banyak represif dari mulai kampus, kemudian juga aktivis, jadi banyak hal yang harus menjadi catatan bersama dan menjadi perhatian bersama untuk semuanya menjadi pengawas kita semua, masyarakat menjadi pengawas dalam pemerintahan Jokowi ini," terangnya.

Apalagi sambung Geradi, di detik-detik berakhirnya 2020 juga terlihat adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Bulan Desember ini terdapat sebuah dugaan pelanggaran HAM oleh Polisi yang sama sekali tidak bisa diterima untuk kita semua yang sama-sama dulunya juga mengutuk kebiadaban Polisi di Amerika," kata Geradi.

Seharusnya, masih kata Geradi, masyarakat semuanya juga harus mengutuk terhadap apa yang terjadi terhadap enam orang laskar pengawal Habib Rizieq Shihab yang hilang nyawanya karena diduga pelanggaran HAM.

"Kita terus mendorong supaya ini semua diperlihatkan dengan jelas dengan pengawasan semua pihak, semua masyarakat dan supaya hasilnya lebih terang benderang," pungkas Geradi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya