Menko Polhukam, Mahfud MD/Net
Pemerintah tidak akan melarang apalagi melakukan langkah khusus apabila Front Pembela Islam (FPI) yang telah dibubarkan kembali membentuk Front Persatuan Islam yang juga disingkat FPI.
Menko Polhukam Mahfud MD mnegtakan, hal tersebut diperolehkan selagi tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana tertuang dalam konstitusi.
"Boleh. Mendirikan apa saja boleh, asal tidak melanggar hukum. Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Forum Penjaga Ilmu juga boleh. Pemerintah tidak akan melakukan langkah khusus," ujar Mahfud MD dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (1/1).
"
Wong tiap hari juga berdiri organisasi. Saat ini ada tidak kurang dari 440.000 ormas dan perkumpulan, tidak apa-apa juga," imbuhnya menegaskan.
Mahfud mengatakan, ormas yang dibubarkan oleh pemerintah dan bertransformasi menjadi ormas atau gerakan lain bukan hanya FPI.
"Dulu Masyumi bubar kemudian melahirkan Parmusi, PPP, DDII, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan sebagainya juga tidak apa-apa. PSI yang dibubarkan bersama Masyumi juga melahirkan ormas-ormas dan tokoh-tokohnya sampai sekarang," tuturnya.
"PNI berfusi kemudian melahirkan PDI, kemudian melahirkan PDI Perjuangan, Barisan Banteng Muda, dan sebagainya. Nahdlatul Ulama (NU) pernah pecah dan pernah melahirkan KPP-NU juga tidak ditindak sampai bubar sendiri," sambung Mahfud MD.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, secara hukum alam, yang bagus akan tumbuh, dan yang tidak bagus akan layu baik yang lama maupun yang baru.
"Jadi secara hukum dan konstitusi, tidak ada yang bisa melarang orang untuk berserikat dan berkumpul, asal tidak melanggar hukum serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum," demikian Mahfud MD.
Front Pembela Islam (FPI) sebelumnya telah mendeklarasikan gerakan baru yakni Front Persatuan Islam yang juga disingkat FPI pasca diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh pemerintah tentang pembubaran dan pelarangan Front Pembela Islam (FPI).
"Sudah deklarasi (Front Persatuan Islam) barusan. Di suatu tempat di Jakarta," kata Wakil Ketua Sekretaris DPP FPI Aziz Yanuar kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/12).
