Berita

(kiri-kanan) Politisi PDIP Hendrawan Supratikno, moderator Angga Ulung Trangana, anggota Komisi IV DPR RI fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah (kanan) dalam Tanya Jawab Cak Ulung/RMOL

Politik

PR Jokowi-Maruf Di 2021: Vaksinasi, Revitalisasi Sektor Riil, Dan Ketimpangan Sosial

KAMIS, 31 DESEMBER 2020 | 17:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada beragam masalah serius yang akan dihadapi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di tahun 2021.

Menurut politisi PDIP Hendrawan Supratikno, hal pertama yang harus diwaspadai adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan secara massal di tahun depan.

"Vaksinasi harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dunia sudah mulai menjalankan vaksinasi. Di Indnesia, rakyat akan menilai bagaimana kesiapan pemerintah, birokrasi pemerintah, manajemen pemerintah secara kasat mata," kata Hendrawan dalam acara Tanya Jawab Cak Ulung bertema "Resolusi Politik Pada Tahun 2021" yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL secara daring, Kamis (31/12).


Masalah lain yang harus diatasi pemerintah tahun depan adalah revitalisasi sektor riil. Revitalisasi penting mengingat negara sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar dalam menangani Covid-19.

Tak dipungkiri, besarnya anggaran penanganan Covid-19 telah menaikkan jumlah utang negara.

"Itu yang menjadi perhatian kita semua sehingga pelaksaan APBN 2021, (melalui) UU Ciptaker ini akan menentukan kita seberapa optimis melalui tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya," sambungnya.

Hal lain yang disoroti PDIP adalah masalah ketimpangan. Berdasarkan penelitian, Covid-19 telah berdampak pada ketimpangan pendapatan masyarakat.

Hal tersebut terjadi karena menurut Hendrawan, sektor riil yang melibatkan masyarakat justru sangat terpukul akibat pandemi. Berbeda dengan sektor finansial yang cenderung meningkat.

"Kita tahu semua di tengah situasi begini, indeks pasar modal meningkat, tabungan kelas menengah ke atas meningkat. Ini satu hal yang aneh, anomali dan absurditas," tegasnya.

"Yang lebih mengerikan, kenaikan indeks harga saham di sejumlah negara maju itu melebihi kondisi sebelum pandemi Covid-19. Artinya intervensi pemerintah dengan dana yang begitu besar seperti di AS ternyata dinikmati oleh wall street, bukan man street," tandasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya