PDIP: Ada Masalah Serius Di Tahun 2021, Kita Harus Hati-hati

Konsolidasi politik nasional hingga akhir tahun 2021 sudah hampir terselenggara seluruhnya. Mulai dari konsolidasi internal seperti munas, muktamar, atau kongres parpol hingga persiapan Pemilu 2024 sudah disiapkan oleh partai politik.

Namun demikian, menurut politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno, tak bisa dinafikkan politik nasional turut dipengaruhi oleh situasi politik internasional. Karena itu, 2021 akan menjadi tahun yang penuh tantangan dan dinamika politik baru.

Demikian disampaikan Hendrawan Supratikno dalam Tanya Jawab Cak Ulung bertema "Resolusi Politik Pada Tahun 2021" yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL secara daring, Kamis (31/12).

"Saya ingin mencatat bahwa kita akan menghadapi masalah serius di tahun 2021 dan itu akan mewarnai politik kita di 2021," ujar Hendrawan Supratikno.

Hendrawan meyakini, isu internasional yang akan berpengaruh terhadap situasi politik dalam negeri salah satunya kekalahan Donald Trump dalam Pilpres AS. Hal tersebut diyakini akan memberikan konsekuensi luar biasa secara global.

Kekalahan Donald Trump juga memiliki konsekuensi yang diikuti oleh kebangkitan forum-forum multilateral.

"Seperti kita tahu AS menarik diri dari sejumlah forum multilateral, sehingga hubungan-hubungan bersifat bilateral. Muncul ketegangan-ketegangan dalam konteks internasional," tuturnya.

Secara internasional, China muncul sebagai negara dengan ekonomi yang semakin kuat. Apalagi di masa pandemi ini China sangat sigap sehingga bisa mengatasi dengan cepat.

"Soal kondisi di tahun 2021, tentu yang paling aman ada mix signal atau isyarat yang mix. Di satu pihak ada optimisme, tapi juga ada kondisi kita harus hati-hati karena APBN terbebani di masa pandemi dan menghadapi ketidakpastian jangka pendek," tuturnya.

"Itulah sebabnya, yang paling aman sebenarnya adalah optimisme yang hati-hati untuk tahun 2021," demikian Hendrawan Supratikno.

Selain Hendrawan, narasumber lain dalam Tanya Jawab Cak Ulung juga turut diikuti anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah.