Berita

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto/Repro

Kesehatan

Airlangga Hartarto Pastikan Vaksin Sinovac Cukup Untuk Penyuntikan Tahap Pertama Di Tahun Depan

KAMIS, 31 DESEMBER 2020 | 17:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketersediaan vaksin Covid-19 yang sudah sampai di Indoensia dari perusahaan asal China, Sinovac, dipastikan jumlahnya mencukupi untuk tahap awal penyuntikkan.

Hal itu disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCEN), Airlangga Hartarto, dalam video conference yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/12).

"(Soal) vaksinasi, pemerintah akan lakukan secara bertahap. Dan tentu yang pemerintah lakukan akses terhadap vaksin itu bisa diperoleh," ujar Airlangga.


Pada implementasinya, dijelaskan Airlangga, vaksin Sinovac dalam bentuk jadi yang sudah sampai di Indonesia mencapai 3 juta dosis. Ke depannya, pemerintah akan menerima kembali 15 juta vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku untuk diolah oleh Bio Farma.

"Sehingga, jumlah ini menjadi pokok untuk melakukan vaksinasi awal," sambungnya.

Selain itu, Airlangga juga menerangkan soal izin darurat (Emergency Use Authorization/EUA) penggunaan vaksin Sinovac, yang dimungkinkan pada awal tahun 2021 akan diberikan oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM).

Kata Airlangga, untuk mempercepat proses pemberian EUA, BPOM telah berkoordinasi dengan lembaga serupa di negara Turki yang sudah lebih dulu mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac.

"Turki, kita tau bahwa dia negara yang juga sebagian penduduknya adalah Islam. Dan mereka scientific culturenya sangat kuat, sehingga dengan adanya emergency use authorization mereka bersedia untuk komunikasi dan sudah komunikasi dengan Badan POM

"Dengan itu, dan data dari Bandung itu sendiri yang satu dua hari ini akan selesai, serta sharing data dengan Brazil. Jadi dengan sharing data ini diharapkan emergency use authorization ini bisa diterbitkan," demikian Airangga Hartarto.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya