Proses pembongkaran atribut FPI di Petamburan/RMOL
Pemerintahan Joko Widodo dianggap terlalu boros dalam mengurus pembubaran Front Pembela Islam (FPI).
Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menilai bahwa seharusnya pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti FPI harus melalui prosedur UU dan aturan yang menangani persoalan tersebut, yaitu UU 17/2013 tentang Ormas.
Sedangkan aturan yang lebih detail kata Satyo, terdapat pada PP 58/2016 tentang pelaksanaan UU 17/2013 tentang Ormas.
"Pemerintah mestinya tak bisa begitu saja membubarkan ormas, sedangkan tugas pembinaan ada di Kemendagri dan salah satu tugasnya adalah mencatat ormas-ormas yang terdaftar, dan mengingatkan jika mereka mereka salah," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/12).
Selain itu, jika terdapat anggota-anggota ormas yang salah, maka yang disalahkan bukan ormasnya, melainkan oknum ormas tersebut.
"Proses yang semestinya pun pemerintah harusnya meminta terlebih dahulu pertimbangan dari Mahkamah Agung dan jika ormas itu ada di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten, harus melibatkan DPRD," kata Satyo.
Bahkan masih kata mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) tersebut, hingga saat ini pemerintah belum memiliki alat teknis yang jelas untuk membubarkan ormas.
"Dan sebetulnya pemerintah hingga hari ini belum memiliki alat teknis yang jelas untuk membubarkan ormas apabila dianggap tidak memiliki legalitas," terang Satyo.
Sikap pemerintah ini dianggap tidak objektif dan tidak adil. Sebab, pelarangan aktivitas FPI lebih disebabkan alasan-alasan subjektif.
Secara de facto marwah perjuangan dan pergerakan FPI akan tetap hidup, bahkan secara administrasi akan berdiri FPI dalam bentuk lainnya.
“Jadi pemerintah terlalu boros untuk mengurusi hal ini hingga menggunakan segala resources hanya untuk menyikapi FPI akibat kesalahan treatment pemerintah dan hanya akan membuat persoalan ini tidak akan hilang hanya akan berganti bentuk dan wajah," pungkasnya.
