Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni/Net

Politik

Ahmad Sahroni: Bukti Dukungan Kepada ISIS, Alasan Kuat FPI Memang Harus Dibubarkan

RABU, 30 DESEMBER 2020 | 15:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah secara resmi mengumumkan pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI).

Pembubaran ini diumumkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang didampingi oleh ketua lembaga negara terkait.

Menanggapi keputusan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai keputusan untuk membubarkan FPI ini merupakan langkah yang tepat.

"Saya rasa keputusan pemerintah untuk membubarkan FPI sudah sangat tepat dan sudah sangat komprehensif pertimbangannya," ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (30/12).

Bagi Sahroni, tidak tepat jika pembubaran FPI disebut terlalu politis. Menurutnya, ada banyak alasan yang membuat ormas itu tepat dibubarkan, salah satunya soal ketertiban.

"Ini memang sudah bukan urusan politik lagi, tapi jelas terpampang bahwa organisasi ini sudah turut andil dalam menciptakan ketidaktertiban dan banyak melakukan tindakan provokasi,” katanya.

Selain kerap menimbulkan kericuhan, politisi Partai Nasdem ini juga menyebut bahwa bukti-bukti yang didapat pemerintah sudah jelas menegaskan bahwa FPI memberi dukungan pada jaringan teroris internasional, ISIS.

“Kan udah jelas juga tadi disiarkan pemerintah bahwa organisasi ini ikut mendukung gerakan terorisme internasional ISIS. Ada bukti-bukti videonya, kayak tadi ceramahnya HRS. Ini yang lebih bahaya,” jelasnya.

Sahroni juga meminta kepada mitra-mitra di Komisi III DPR RI untuk segera menindaklanjuti keputusan itu ke dalam kebijakan yang lebih detail hingga pelaksanaannya bisa berjalan di lapangan dengan baik.

“Dengan adanya keputusan ini, kami mengimbau juga pada para mitra di Komisi III DPR RI seperti Kemenkumham, Kepolisian, dan lainnya untuk segera memproses dan memastikan bahwa pelaksanaan dari kebijakan ini terlaksana dengan baik di daerah,” demikian Sahroni.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya