Kabar bahwa adanya lima partai politik yang menghendaki agar pilkada tahun 2022 dan 2023 tetap digelar menjadi jalan bagi Presiden Joko Widodo untuk menjadi playmaker di Pilpres 2024.
Jika mengacu UU 10/2016 tentang Pilkada, maka pilkada akan diserentakkan pada tahun 2024. Namun demikian, DPR akan menggodok revisi UU ini di tahun 2021.
Kabar beredar menyebutkan bahwa PKS, Nasdem, Golkar, PAN dan Demokrat berkenan jika pilkada 2022 dan 2023 digelar tanpa diserentakkan ke tahun 2024.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai gelaran pilkada serentak di tahun 2022 dan 2023 bisa menjadi bagian dari skenario pilpres. Meskipun Presiden Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi di 2024, namun dia tetap bisa memainkan peran sebagai playmaker di pilpres nanti.
"Bisa saja arahnya ke sana (Jokowi playmaker). Skenario yang bisa dibaca," kata Ujang Komarudin kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (30/12).
Tokoh-tokoh potensial di 2024 diyakini akan mengikuti Pilkada DKI Jakarta sebagai batu loncatan. Hal serupa pernah dilakukan Jokowi sebelum mencalonkan diri sebagai presiden dan terpilih.
Jokowi bisa saja memberi jalan agar PDIP menang di Pilkada DKI dengan mengusung tokoh potensial seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Jadi Risma bisa maju di Pilkada 2022 melawan Anies (Gubernur DKI Jakarta). Skenario yang bisa dibaca,†ujarnya.
“Kita tahu PDIP menang di DKI Jakarta. Tapi Gubernurnya bukan dari PDIP. PDIP bisa saja ingin merebut posisi Gubernur dari Anies di 2022 nanti," urai pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini.
Menurut Ujang, skenario agar calon-calon yang dianggap potensial bisa ikut pilkada dan nantinya maju di Pilpres 2024 sangat mungkin terjadi.
"Skenarionya kepala daerah yang habis di 2022 akan pemilihan lagi. Di politik tak ada yang tak mungkin," tandasnya.
