Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman/Net

Politik

The Angry Class Akan Muncul Jika Bantuan Rakyat Terus Dikorupsi

RABU, 30 DESEMBER 2020 | 09:42 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Para pejabat pemerintahan jangan sampai menganggap sepele masyarakat yang kini hidup makin susah akibat pandemi Covid-19. Bantuan sosial yang dianggarkan kepada mereka harus sampai sesuai yang ditargetkan. Jangan sampai ada penyimpangan yang kemudian membuat rakyat menjadi marah.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman mengingatkan bahwa kemarahan rakyat akan meledak jika bantuan untuk mereka terus menerus dikorupsi.

“Jika hidup rakyat makin susah dihimpit kesulitan ekonomi sementara bantuan untuk rakyat terus dikorupsi dan disalahgunakan untuk kelompok tertentu akan muncul the angry class yang bergerak menyuarakan ketidakadilan. Itu pelajaran sejarah revolusi sosial,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Rabu (30/12).


Anggota Komisi III DPR ini menekankan bahwa bansos merupakan program jaring pengaman sosial. Program ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat miskin tanpa pilih kasih.

Hanya saja, niat baik itu harus ternoda dengan aksi korupsi yang diduga dilakukan oleh Juliari Batubara saat menjabat sebagai Menteri Sosial.

Korupsi bansos selain menimbulkan kelompok yang akan meluapkan amarah, juga membuat jurang kesenjangan semakin dalam.

“Di zaman now ia (bansos) menjadi fundrising kelompok tertentu untuk menumpuk harta dan memupuk kekuasaan. Maka yang kaya makin kaya dan yang berkuasa makin rakus. Rakyat? Monitor!“ tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya