Pemred Majalah Tempo, Wahyu Dhyatmika/Net
Pemberitaan Majalah Tempo terkait kasus dugaan korupsi dana bansos Covid-19 yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara membuat heboh beberapa waktu lalu.
Penyebabnya, karena nama anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani turut disebut dalam pemberitaan itu.
Namun demikian, Pemred
Majalah Tempo, Wahyu Dhyatmika memastikan bahwa penyebutan itu sudah berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi berlapis.
"Laporan ini berawal dari penetapan Menteri Juliari Batubara sebagai tersangka di KPK. Laporan ini dipersiapkan sekitar 2 minggu, sejak Menteri Juliari ditetapkan sebagai tersangka," ujar Wahyu Dhyatmika dalam keterangannya melalui sebuah video yang diterima redaksi, Senin (28/12).
Wahyu menuturkan, sejak menteri asal PDI Perjuangan itu ditetapkan tersangka, pihaknya mendapatkan informasi dari sejumlah pengusaha yang mengaku dimintai suap untuk menjadi pemasok atau vendor bansos di Kementerian Sosial (Kemensos).
"Dari sejumlah pengusaha itu kami menelusuri lagi ke hulu, ke para staf PNS di Kemensos yang terlibat dalam proyek ini. Dari keterangan-keterangan merekalah kemudian kami himpun, kami konfirmasi ke para penegak hukum yang mengawal kasus ini," tuturnya.
Atas dasar itu, Wahyu menegaskan bahwa nama-nama yang muncul maupun kronologis kejadian kasus itu semuanya berasal dari penelusuran
Majalah Tempo di lapangan. Alhasil, nama-nama politisi PDI Perjuangan memang disebutkan oleh narasumber-narasumber yang ditemui
Tempo.
Wahyu menambahkan, narasumber-narasumber yang ditemui
Tempo pun tidak langsung dikutip. Tapi terlebih dahulu dicek latar belakangnya, apakah mereka cukup kredibel untuk menyampaikan keterangan.
"Sebagai contoh ketika nama Gibran misalnya, itu muncul tidak hanya dari 2 sumber yang kami kutip. Ada 1 sumber lagi yang tidak kami cantumkan yang juga menyebut nama yang bersangkutan (Gibran). Tetapi, karena kasar verifikasinya, menurut kami tidak layak nama si sumber ini tidak kami cantumkan," ungkapnya.
"Jadi memang, sudah melalui proses kehati-hatian yang cukup dan kami melalui proses verifikasi yang cukup berlapis," imbuhnya menegaskan.
Adapun, lanjut Wahyu, untuk proses konfirmasi, nama politisi PDI Perjuangan yang disebut dalam kasus bansos Covid-19 ini seperti Gibran Rakabuming Raka dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, sudah dilakukan sejak Juliari Peter Batubara ditetapkan tersangka oleh lembaga antirasuah.
Namun, baik Gibran maupun Puan, keduanya tidak memberikan keterangan apapun.
"Dalam proses konfirmasi kami akui kami tidak berhasil mendapatkan jawaban dari Gibran maupun Puan," kata Wahyu.
"Lagi-lagi ini bukan karena keterbatasan upaya. Upaya untuk bertanya kepada Gibran misalnya sudah dilayangkan sejak sebelum pilkada. Jadi, laporan ini dipersiapkan sekitar 2 minggu, sejak Menteri Juliari ditetapkan sebagai tersangka," pungkasnya.
Nama putera sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan puteri Ketua Umum PDI Perjuangan Puan Maharani muncul dalam kasus dugaan korupsi dana bansos yang menjerat eks Mensos Juliari Peter Batubara.
Diberitakan Majalah Tempo, Tim khusus Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok.
Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Duit suap disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDI Perjuangan.
Bahkan, Juliari Batubara dan tim khususnya juga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag yang akan diproduksi oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Masuknya nama Sritex disebut atas rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.
Diberitakan juga bahwa Juliari saat bertandang ke luar kota juga menggunakan sewa jet pribadi berkisar Rp 40 juta per jam. Dia menggunakan pesawat carteran itu saat berkunjung ke Kendal, Jawa Tengah; Medan; Bali; dan Malang, Jawa Timur.
Tak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir buat memenangkan calon kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu.
Juliari juga disebut bertemu dengan salah satu anggota staf Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani berinisial L. Dalam pertemuan itulah duit miliaran rupiah diserahkan kepada perempuan tersebut.
