Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki/Net
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki membantah pernyataan Bupati Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar melalui video yang viral beberapa hari terakhir tentang bantuan Presiden Joko Widodo diduga disalahgunakan.
"Tidak benar tudingan bahwa KemenkopUKM tidak melibatkan pemerintah daerah dalam proses penyaluran. Faktanya sejak awal BPUM digulirkan, daerah dilibatkan sebagai lembaga pengusul," ujar Teten Masduki dalam keterangannya, Sabtu (26/12).
Menurut Teten, mayoritas penerima bantuan presiden yang mencapai 44 persen dari 12 juta pelaku usaha mikro itu atas usulan Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.
KemenkopUKM, kata Teten, sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam program ini hanya sebagai verifikator. Validasi data calon penerima pun dilakukan secara berlapis melalui Dukcapil Kemendagri, SIKP Kemenkeu, SLIK OJK, dan pengecekan
know your customer di bank penyalur (BRI, BNI, dan BNI Syariah).
"Calon penerima yang memenuhi syarat menerima bantuan hibah Rp 2,4 juta langsung ditransfer ke rekening tanpa potongan sepeserpun," tegas menteri asal PDI Perjuangan ini.
Lebih lanjut, Teten menegaskan apabila ada kejanggalan dalam penyaluran bantuan presiden, masyarakat dapat melaporkan ke Pokja Provinsi, OJK, atau aparat hukum berwenang.
"KemenkopUKM juga membuka hotline pelaporan di Call Center 1500587 atau Whatsapp 0811-145-0587," pungkasnya.
Dalam sebuah video viral, Bupati Boltim Sehan Salim menyambangi 125 orang warga yang tengah berkumpul dan menjelaskan terkait proses distribusi bantuan pusat untuk UMKM Rp 2,4 juta yang bunganya hingga 100 persen lebih hingga ada pihak ketiga dalam proses penyaluran bantuan.
“Siapa yang ngusul? Nah ini yang finance ya Estadana, kebetulan berdampingan langsung dengan BRI,†tuturnya dalam video tersebut.
Kepada Sehan, warga mencontohkan, jika pinjam uang Rp 3,4 juta, maka yang diterima adalah Rp 2,7 juta. Sementara Rp 700 ribu menjadi simpanan. Setelah itu, lembaga keuangan itu membantu untuk mengurus bantuan presiden yang berjumlah Rp 2,4 juta.
Sementara untuk kewajiban nasabah pada lembaga keuangan adalah melakukan pengembalian uang Rp 2,7 juta yang dipinjam dari total Rp 3,4 juta. Atau dana yang ditarik setelah dipotong Rp 700 ribu sebagai simpanan.
Setiap minggu nasabah diminta untuk mencicil sebesar Rp 250 ribu selama 25 kali.
“25 minggu itu 6 bulan 1 minggu. Berarti yang dikembalikan total 6 juta 250 (ribu),†kesalnya.
“Wah, saya kaget. Berarti uang bantuan presiden untuk menghidupkan ekonomi kecil dan menengah oleh rakyat-rakyat ini yang kena dampak, uang itu tidak cukup menutupi bunga dari pinjaman dari yang diberikan Estadana,†demikian Sehan.
