Berita

Pesawat Air Asia/Net

Nusantara

Usai Batik Air, Pemprov Kalbar Larang Terbang Air Asia Imbas Temuan Penumpang Covid

JUMAT, 25 DESEMBER 2020 | 21:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Barat kembali memberlakukan sanksi pada maskapai penerbangan yang membawa penumpang positif terpapar virus corona.

Berdasarkan surat pemberitahuan yang dirilis pada Jumat (25/12), maskapai penerbangan Air Asia dilarang membawa penumpang dengan rute Jakarta-Pontianak selama 10 hari.

Larangan tersebut diberlakukan sebagai tindak lanjut atas temuan satu penumpang yang terkonfirmasi positif Covid-19, berdasarkan hasil tes swab PCR pada Jumat (25/12). Penumpang tersebut terbang dengan pesawat Air Asia kode registrasi QZ182 pada Kamis (24/12).


Dengan begitu, Air Asia disebut telah melanggar pasal 8 ayat (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110/2020 yang menyatakan bahwa maskapai penerbangan, operator pelayaran, dan operator bus dilarang membawa penumpang dengan hasil rapid test dan/atau Swab PCR positif Covid-19.

Larangan sendiri akan berlaku sejak 28 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021.

"Sebagai informasi bahwa kegiatan swab dadakan akan terus diintensifkan pada penumpang bandara yang akan masuk ke Kalimantan Barat, terutama dari daerah zona merah. Setiap maskapai penerbangan yang kedapatan membawa masuk penumpang dari luar Kalimantan Barat dalam kondisi positif Covid-19 berdasarkan hasil swab di terminal kedatangan bandara Supadio, akan diberikan sanksi," jelas surat tersebut.

Surat sendiri ditujukan kepada Presiden Direktur Air Asia, Pimpinan Maskapai Air Asia Pontianak, dan Pimpinan Maskapai Air Asia Jakarta.

Sebelum Air Asia, pemprov Kalbar sudah menerapkan sanksi serupa pada Batik air setelah lima penumpangnya dinyatakan terpapar Covid-19.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Komisi XIII DPR Segera Panggil Pejabat Terkait soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 14:25

Ajukan Kasasi, Nadiem Tak Akan Menerima Hasil Apapun di Luar Bebas

Kamis, 24 September 2026 | 14:25

Respons Demo Buruh, Dasco: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Rampung Oktober 2026

Kamis, 24 September 2026 | 14:15

PAN: Ambang Batas Parlemen Perlu Hati-hati, Jangan Lebih dari 4 Persen

Kamis, 24 September 2026 | 14:03

Usai Antar Giuseppe Garibaldi, Perwakilan Angkatan Laut Italia Temui Prabowo

Kamis, 24 September 2026 | 14:03

Dasco Pastikan DPR Dalami Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 13:58

MGLV Kantongi Fasilitas BNI, Ekspansi Data Center Jababeka dan Batang Digenjot

Kamis, 24 September 2026 | 13:51

Demo Buruh di Depan UOB Plaza: Jalur Utama Jakarta Pusat Dialihkan!

Kamis, 24 September 2026 | 13:40

Hakim Banding Pangkas Vonis Nadiem

Kamis, 24 September 2026 | 13:39

UU Pengaturan Reforma Agraria jadi Kado Manis Petani untuk Berdaulat

Kamis, 24 September 2026 | 13:32

Selengkapnya