ADA yang menarik perhatian saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin memperkenalkan 6 menteri baru di jajaran kabinetnya. Pertama, soal warna jaket yang dikenakan keenam menteri baru saat pengumuman pada Selasa (22/12) di Istana Merdeka.
Hal kedua yang tak kalah menarik adalah soal nama-nama yang dipilih Presiden dan Wakil Presiden untuk menggantikan sejumlah menteri di jajaran kabinetnya. Terutama sosok Sandiaga Uno dan Muhammad Lutfi.
Sandiaga Uno merupakan sosok yang menemani Prabowo Subianto ketika menghadapi sang petahana Joko Widodo yang berpasangan dengan Maruf Amin. Dengan pilihan ini, maka semua pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019, bereuni dan sama-sama berada dalam satu rezim.
Sementara nama Muhammad Lutfi, ditunjuk Jokowi menggantikan Agus Suparmanto untuk menjadi Menteri Perdagangan. Posisi yang sama pernah ia dapatkan ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2014 silam.
Entah sengaja atau tidak, dari pemilihan warna jaket dan nama-nama yang pernah dekat dengan pesaing politiknya, Presiden Jokowi seperti ingin mengirim pesan persahabatan kepada kekuatan politik, ormas, dan masyarakat akar rumput di negeri ini untuk mengakhiri perseturuan akibat perbedaan pandangan politik.
Jokowi juga mengajak semua pihak untuk mempersiapkan generasi muda untuk memimpin negeri, kelak. Sungguh, sebuah pesan politik yang amat sulit dan jarang terjadi saat ini.
Memang tidak sedikit orang yang skeptis terhadap nilai persahabatan. Termasuk bagi Immanuel Kant, baginya kemajuan seseorang itu tergantung pada kecerdasannya. Jadi wajar saja, jika ia hanya menghabiskan kurang dari satu halaman ketika mengupas tentang persahabatan.
Padahal, pendahulunya Aristoteles, sang peletak dasar nilai persahabatan sampai menghabiskan dua buku tebal yang khusus mengulas nilai-nilai persahabatan. Jadi, tidak berlebihan jika kita sebut Presiden Jokowi ingin kembali menghidupkan tradisi Aristotelian tentang pentingnya nilai persahabatan.
Ini sangat penting dan harus disadari, bahwa politik saat ini memang telah berubah menjadi arena saling hujat, saling umpat. Kita sadari pula, itu kita mulai pasca Pilkada DKI 2017, berlanjut ke Pilpres 2019, dan mengalami puncaknya saat ini. Data Polmark menyebutkan, 5,7 persen pertemanan di media sosial rusak akibat Pilkada DKI 2017.
Awalnya, keterbelahan sosial itu hanya terasa di kanal-kanal digital. Lalu meluas dan membentuk lorong gelap dalam alur algoritma. Para pengguna aktif internet atau para netizen terdorong untuk melakukan identifikasi diri, lalu mencari sandaran politik baru.
Ketika bicara sandaran politik baru ini, tiba-tiba saja memori pendek (
short term) saya bekerja. Langsung tertuju pada berita Koran Tempo pada Kamis (24/12) yang mengilustrasikan kursi kabinet untuk Persyarikan Muhammadiyah menjadi kosong. Saya tidak tahu maksudnya, karena jika meminjam tipologinya Helen Lambert, waktu itu saya mengingat sesuatu tanpa menyadarinya.
Fenomena keterbelahan sosial di kanal-kanal digital saat ini rupanya berlanjut ke dunia nyata, ‘membunuh’ politik persahabatan, dan membangkitkan politik like or dislike (politik keterbelahan). Peristiwa apa pun yang terjadi di negeri ini, menjadi lebih pelik dari biasanya. Termasuk soal kursi kosong itu, dan hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah.
Entah kenapa, seperti ada pihak yang ingin meletakan keduanya di dua kubu yang berbeda. Padahal kita sama-sama tahu, bagi Muhammadiyah, memangku jabatan di pemerintahan adalah soal kepercayaan dan penghargaan bukan konsekuensi politik.
Apalagi, Muhammadiyah sekalipun tidak pernah menyatakan dukungan secara terbuka kepada kekuatan politik manapun. Karena Muhammadiyah bukan organisasi relawan atau bahkan partai politik. Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis pemerintah. Jadi sikapnya proporsional dan luwes.
Historia Vitae Magistra, begitu bunyi petitih lama yang dikumandangkan sejarawan dunia Heredotus, bahwa sejarah adalah guru kehidupan. Istilah revolusi mental, revolusi akhlak, atau hijrah yang saat ini viral sesungguhnya hendak mengingatkan kita tentang arti penting belajar pada masa lalu. Bahwa tidak akan ada masa depan tanpa masa lalu.
Dalam konteks ini, maka memori jangka panjang kita (long term) jadi bekerja. Pertama, kita jadi ingat ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah. Langkah pertama yang diambil Nabi kala itu adalah membangun masjid yang seadanya dengan perkakas seadanya. Beliau tidak memperhatikan bentuk tapi fokus pada tujuan, yakni membangun tempat berkumpul kaum muslim, pusat komando tertinggi, kantor negara, sekolah, dan rumah ibadah.
Nabi Muhammad ketika itu juga mengirim pesan damai dan persahabatan, bukan pertentangan. Nabi ketika itu, berhasil menggariskan etika dan tanggungjawab bersama dalam sebuah dokumen yang dikenal ‘Piagam Madinah’. Piagam inilah yang oleh sejarawan disebut ‘Manipesto Politik Nabi’. Sosiolog terkemuka Amerika Robert N. Bellah, bahkan menyebut masyarakat yang dibangun Nabi merupakan masyarakat modern.
Kedua, kita juga jadi teringat dengan kisah Pak AR Fachrudin yang sangat luwes menghadapi pemerintah yang tengah menjaga jarak dengan umat Islam. Beliau selalu berhati-hati namun selalu mengirim pesan persahabatan kepada pihak manapun.
Dalam bukunya ‘Biografi Pak AR’ Sukriyanto AR menggambarkan betapa luwes dan kulturalnya sosok AR Fachrudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah (1968-1990). “Harus banyak orang Islam yang baik-yang takut kepada Gusti Allah, pintar, jujur, dan adil- yang menjadi politisi dan menjadi anggota dewan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika politisinya orang baik-baik, maka aturan akan dibuat dengan sebaik-baiknya, dan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara pun akan menjadi baik," begitu kata Pak AR.
Penulis buku Pak AR lainnya, Haidar Musyafa bahkan juga menulis bahwa ketika menghadapi situasi yang panas dan sulit, lantaran Pemerintah tengah menjaga jarak dengan umat Islam, Pak AR berusaha ‘bermain cantik’.
Pak AR sadar jika umat Islam termasuk Muhammadiyah tengah menghadapi situasi sulit, maka dalam situasi panas seperti itu, Pak AR berusaha 'bermain cantik'. Beliau tak ingin salah langkah, karena jika salah langkah umat Islam atau Muhammadiyah sendiri yang rugi. Ya, seperti Pak AR, kita memang harus luwes dalam mengambil sikap politik. Kapan dan terhadap siapa pun, politik persahabatan bisa menemukan relevansinya.
M. Muchlas Rowi
Pengamat sosial yang juga dosen Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi
