Pengumuman 6 orang menteri baru oleh Presiden Joko Widodo/Repro
Reshuffle kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo diapresiasi oleh Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN Kombatan).
"Langkah reshuffle yang diambil oleh Presiden Jokowi, DPN Kombatan melihat hal tersebut sangat lah tepat," ujar Ketua Umum DPN Kombatan Budi Mulyawan dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/12).
Selain itu, Budi juga menilai orang-orang yang ditunjuk Jokowi di 6 pos kementerian, mayoritas memiliki rekam jejak yang baik.
"Dengan modal profesional, para menteri tersebut diharapkan dapat membenahi dan meningkatkan kinerja segenap jajarannya," tuturnya.
Budi mengatakan, pihaknya menginginkan Presiden Jokowi bisa menginstruksikan para pembantunya untuk melakukan reformasi birokrasi, baik terkait sistem dan struktural kementerian.
Karena menurutnya, hal tersebut sangat penting dilakukan untuk menjawab tantangan, kebutuhan dan situasi sosial politik yang sedang dihadapi bangsa ini.
"Dengan menjaga kekuatan politik (koalisi parpol) DPN Kombatan melihat keputusan Presiden Jokowi mereshuffle kabinetnya sangatlah tepat dan penuh pertimbangan, mengingat situasi bangsa yang sedang dirundung pandemi covid 19 serta politik indentitas dengan eskalisi cendrung meningkat," ungkap Budi.
"Sangatlah wajar bila Presiden Jokowi menunjuk para pembatunya yang baru untuk menjawab persoalan tersebut," sambungnya.
Namun, DPN Kombatan memandang reshuffle ini baru langkah awal. Sebab, selain menjawab persoalan diatas, Presiden Jokowi dilihat masih punya pekerjaan rumah yang sangat besar dan wajib diselesaikan.
Oleh karena itu, Budi meyakini akan ada reshuffle jilid 2 yang akan dilakukan Presiden demi mewujudkan visi misinya.
"Dengan komposisi kabinet seperti sekarang, sangatlah sulit untuk diwujudkan, berarti Presiden Jokowi harus melakukan reshuffle jilid dua setelah penanganan persoalan tersebut diatas," tuturnya.
"Reshuffle jilid dua, layak dilakukan dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden Jokowi dan tanggung jawab politik mengawal suksesi di tahun 2024, demi terjaganya keutuhan NKRI secara damai serta konstitusional," demikian Budi Mulyawan.
