Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga S. Uno/Net
Sekretariat Nasional Joko Widodo (Seknas Jokowi) berpesan kepada menteri di Kabinet Indonesia Maju supaya lebih berhati-hati mengeluarkan pernyataan, terutama menteri yang baru dilantik.
Pasalnya, pernyataan yang sampai mengundang kontroversi dan menuai pro kontra bisa menyudutkan Presiden Joko Widodo.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dedy Mawardi setelah Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga S. Uno mengungkapkan kemungkinan pengembangan lebih lanjut program OK OCE yang dulu pernah digagasnya.
"Baru saja dilantik sebagai Menparekraf tapi Sandiaga sudah mengeluarkan statement yang mengundang kontroversi, yaitu program OK OCE yang mau dibawa ke dalam program kementeriannya serta wisata halal," ujar Dedy, Kamis (24/12).
Dedy juga mengingatkan, seluruh menteri yang menjadi pembantu presiden harus paham dengan kedudukan mereka.
"Sandi musti pahamlah kalau di kabinet Presiden Jokowi ini tidak boleh ada visi misi apalagi program sendiri. Yang ada hanya visi misi dan program Presiden Jokowi," tegas Dedy dalam keterangan tertulis.
Program OK OCE adalah kepanjangan dari One Kecamatan One Center for Entrepreneurship merupakan program andalan Sandiaga saat mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 mendampingi Anies Baswedan.
Sandiaga kemarin dilantik Presiden Jokowi sebagai Menparekraf mengganti Wishnutama melalui reshuffle kabinet. Masuknya Sandiaga dalam barisan Kabinet Indonesia Maju menuai pro kontra, karena rival pasangan Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akhirnya diangkat Presiden Jokowi sebagai menterinya.
Sebagai menteri yang menjadi pembantu Presiden, lanjut Dedy, Sandi harus mendukung program pemerintah pimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.
"Jadi, Sandi tidak boleh membawa program sendiri ke dalam kementerian yang dia pimpin sekarang," kata dia mengingatkan.
Begitu juga mengenai kepariwisataan, Dedy menyatakan, daerah wisata merupakan ruang publik yang tidak boleh disekat-sekat karena suku, agama dan ras tertentu, kecuali tempat ibadah. Kalau objek wisata disekat berdasarkan agama, lanjut dia, pasti masyarakat di Bali, Raja Ampat, Mentawai dan Samosir akan menolaknya.
"Buatlah program wisata yang lebih kebhinekaan dari aspek budaya atau kekhasan daerah dari pada ngomong soal wisata halal. Jika maksudnya yang disampaikan Sandi demi menjaga persatuan, tetapi jangan pula mengabaikan keberagaman," pungkasnya.
