Berita

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Muti/Net

Politik

Din Syamsuddin: Abdul Muti Tunjukkan Sikap Kader Muhammadiyah Sejati Yang Tidak Gila Jabatan

KAMIS, 24 DESEMBER 2020 | 14:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penolakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Muti sebagai Wamendikbud dinilai sikap yang tepat. Sikap warga persyarikatan Muhammadiyah yang sejati telah ditunjukkan oleh Abdul Muti.

Begitu disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (24/12).

"Penolakan Sekum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Muti untuk menjadi Wamendikbud adalah sikap yang tepat. Hal itu mencerminkan sikap seorang anggota Muhammadiyah sejati yang antara lain tidak gila jabatan," kata Din Syamsuddin.


Din yang saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu menuturkan, alasan Abdul Muti menolak jabatan Wamendikbud juga sangat santun, arif dan tawadhu alias rendah hati.

"Alasannya bahwa tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadhu, Prof. Abdul Muti adalah gurubesar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi,"demikian Din Syamsuddin.

Sekretaris Umum Muhammadiyah Prof. Abdul Muti mengaku sempat ditawari jabatan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud). Namun, tawaran itu akhirnya ditolak sehingga dia tidak jadi dilantik, Rabu (23/12).

Abdul Muti menyampaikan bahwa dirinya merasa bukanlah figur yang tepat untuk mengemban amanah Wamendikbud tersebut. Menurutnya, dia tidak akan mampu sehingga menolak jabatan itu.

"Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri. Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut," kata Abdul Muti, Rabu kemarin.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya