Arief Poyuono: Kalaupun Benar Gibran Beri Rekomendasi Tas Bansos, Itu Bukan Korupsi

Tuduhan pada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak yang memberi rekomendasi pembuatan tas bansos ke PT Sritex di Sukoharjo diduga bersumber dari pengakuan para pelaku korupsi bansos di KPK.

“Termasuk Julian Batubara (eks Mensos) saat diperiksa KPK,” ujar Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN) Arief Poyuono kepada redaksi, Selasa (22/12).

Arief menduga, kesaksian itu disampaikan dengan tujuan agar Jokowi melakukan intervensi terhadap KPK. Dengan intervensi itu, sambungnya, maka KPK tidak akan terlalu aneh-aneh dan berlebihan pelaku korupsi bansos.

“Kayak pesan Luhut Binsar Panjaitan, agar KPK jangan berlebihan dalam kasus Eddy Prabowo,” tegasnya.

Hanya saja, Arief memuji kehebatan Jokowi. Di mana mantan walikota Solo tersebut tidak pernah berkompromi dengan korupsi. Hal itu mirip dengan Presiden SBY yang tidak mengintervensi KPK saat besannya ditangkap.

Terlepas dari itu, Arief Poyuono menilai bahwa Gibran tidak bisa disebut korupsi sekalipun kabar memberi rekomendasi tas bansos tersebut benar dan yang bersangkutan mendapat fee.

“Itu bukan korupsi. Tapi lebih pada yang namanya jasa broker atau sales. Sekalipun harga goodie bag di-mark up , Gibran juga tidak menyalahi hukum,” tegasnya.

Sebaliknya, aksi itu bisa dianggap bahwa Gibran yang belum resmi dilantik sebagai Walikota Solo sudah berhasil memasarkan industri yang ada di sekitar Solo. Dampaknya, perusahaan akan mendapat kerjaan dan menghasilkan pemasukan bagi daerah berupa pajak.

“Terpenting lagi, menghindarkan dampak PHK buruh di Solo akibat Covid-19. Dimana banyak industri tekstil gulung tikar,” tutupnya.