Berita

Presiden Joko Widodo patut mempertimbangkan untuk mengganti tiga pos menteri selain 2 pos yang kosong karena menterinya tersandung korupsi/Net

Politik

Ray Rangkuti: Menkes, Menag, Menkumham Perlu Diganti

SELASA, 22 DESEMBER 2020 | 11:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perombakan di Kabinet Indonesia Maju kemungkinan akan dilakukan secara besar-besaran. Pasalnya, selain karena ada dua kursi kosong setelah menterinya terjerat kasus korupsi, anggota kabinet lain juga perlu dilakukan reposisi.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menilai ada tiga pos kementerian yang sangat perlu dipertimbangkan untuk di-reshuffle. Sebab, menteri-menterinya sudah tidak lagi cocok berada di pos kementerian tersebut.

"Antara lain Menteri Kesehatan, Agama, Hukum dan HAM. Tiga menteri ini sudah dirasakan kurang pas di posisi mereka masing-masing," kata Ray Rangkuti dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Selasa (22/12).


Aktivis 98 jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga berharap Presiden Joko Widodo tidak mematok pengangkatan atau reshuffle kabinet pada Rabu besok (23/12).

Sebab, bagus tidaknya anggota kabinet bukan ditentukan pada hari apa mereka dilantik. Tapi sejauh apa pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan mereka selama mengemban tugas.

Oleh karena itu, tanggal atau hari tidak perlu menjadi pertimbangan khusus dalam reshuffle kabinet.

"Presiden sudah berulangkali me-reshuffle kabinet pada waktu-waktu tertentu, tapi hasilnya tidak selalu seperti yang diharapkan," demikian Ray Rangkuti.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya