Berita

Kedatangan Staf Kedubes Jerman ke markas FPI di Petamburan, Jakarta/Repro

Politik

Gde Siriana: Kedatangan Pemerintah Jerman Ke FPI Wajar Karena Utang Bansos Dikorupsi

SENIN, 21 DESEMBER 2020 | 22:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kedatangan diplomat Jerman ke markas Front Pembela Islam di Petamburan beberapa waktu lalu dinilai sebagai hal yang wajar.

"Kedatangan pemerintah Jerman ke FPI menurut saya wajar, sebagai bentuk perhatian Jerman pada persoalan domestik RI," kata Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf di akun Twitternya, Senin (21/12).

Selain sebagai bentuk perhatian kepada dinamika di dalam negeri, kedatangannya juga disinyalir karena negeri panzer memiliki beragam kerja sama dengan pemerintah Indonesia.


Salah satu yang disinggung Gde Siriana adalah soal utang Indonesia kepada Jerman yang belum lama ini disepakati untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan nilai 550 juta euro atau setara Rp 9,1 triliun.

"Selain soal dugaan pelanggaran HAM atas terbunuhnya 6 laskar FPI, juga soal bantuan utang Jerman untuk penanganan pandemi yang dikorupsi dalam bansos. Gimana (Jerman) enggak marah?" tandas Gde Siriana.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri memastikan telah mengonfirmasi kedatangan diplomat Jerman ke markas FPI di Petamburan.

Dikatakan Jurubicara Kemlu, Teuku Faizasyah, pihaknya telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta pada Minggu (20/12) untuk mengonfirmasi sekaligus menyampaikan protes atas kegiatan staf Kedutaan Jerman yang mendatangi markas FPI.

Hasil konfirmasinya, keberadaan staf Kedubes Jerman di markas FPI atas inisiatif pribadi, tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan dari pimpinan kedutaan.

"Atas kejadian ini, Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut," ujar keterangan Kemlu RI.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya