HMI Minta Spekulasi Pergantian Kapolri Dihentikan Agar Tidak Gaduh

Konsistensi institusi Polri sedang diuji dalam hal melaksanakan kerja-kerja penegakkan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Atas alasan itu, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengajak seluruh kompinen bangsa untuk turut mengawal dan memastikan obyektivitas kerja penegakan hukum di Indonesia.

Secara khusus, Bendahara Umum PB HMI Abdul Rabbi Syahrir meminta agar semua pihak menahan diri dan tidak berspekulasi mengenai pergantian kapolri.

“Spekulasi ini kami anggap berpotensi membuat keadaan menjadi gaduh,” tuturnya kepada wartawan, Senin (21/12).

Jangan sampai, sambung Abdul, hak prerogratif Presiden Joko Widodo untuk menentukan putra terbaik Bhayangkara yang layak dan patut menjadi kapolri ternodai.

Semuanya harus legowo dan menyerahkan segala proses berkaitan suksesi pergantian kapolri tersebut sesuai mekanisme yang ada

“Kita percayakan kepada Wanjakti untuk berkoordinasi dengan pihak Istana membentuk semacam pansel sebagai tahap awal seleksi, dan hasilnya diserahkan ke DPR (Komisi III) untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan,” sambungnya.

HMI, lanjut Abdul, berharap agar siapapun kapolri yang dipilih mampu memastikan penegakan hukum Indonesia yang humanis, profesional, berkeadilan, dan mampu menyongsong tercapainya visi Indonesia Maju.