Berita

Asisten Profesor di Jawaharhal Nehru University, Dr. Gautam Kumar Jha dalam diskusi virtual RMOl World View bertajuk "Menjawab Tantangan Global Bersama Pasca Pandemi", Senin, 21 Desember 2020/RMOL

Dunia

Pakar Politik Islam India: Indonesia Tak Perlu Impor Solusi Untuk Intoleransi

SENIN, 21 DESEMBER 2020 | 13:46 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Isu intoleransi kembali mencuat ke permukaan dan menjadi tantangan nyata di tengah pandemi. Tetapi isu intoleransi sendiri pada dasarnya lebih kuat di bawah permukaan.

Begitu yang disampaikan oleh Asisten Profesor di Jawaharhal Nehru University, Dr. Gautam Kumar Jha dalam diskusi virtual RMOl World View bertajuk "Menjawab Tantangan Global Bersama Pasca Pandemi", Senin (21/12).

Gautam menuturkan, baik Indonesia dan India memiliki persoalan dalam hal intoleransi tetapi dengan karakteristik yang berbeda. Intoleransi India terjadi di antara negara-negara tetangga, sementara Indonesia di dalam negeri.


"Intoleransi kami (India) itu tampak secara langsung dari luar negeri, Anda pasti mengerti maksudnya. Kami punya tetangga yang luar biasa baik sekali, itu adalah China, yang kedua Pakistan," ujar Gautam.

Di sisi lain, Gautam melanjutkan, Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan etnis dan bahasa. Setiap suku di Indonesia memiliki kearifan lokal tersendiri.

Indonesia bahkan memiliki banyak agama, walaupun yang secara resmi diakui oleh Pancasila hanya enam.

"Saya sendiri punya pengalaman pergi ke tempat-tempat lain seperti Manado, Makasar, Bengkulu, Lombok, Jawa, Bali, dan lainnya. Saya lihat setiap suku etnis punya tujuan hidup yang berbeda, juga ada komunal," jelas pakar politik Islam itu.

Walaupun 88 persen penduduk Indonesia beragama Muslim, ia mengatakan, setiap muslim memiliki pandangan yang berbeda.

"Indonesia sudah menjadi negara akomodatif Islam. Islam yang dipadukan dengan budaya. Islam memberikan penghormatan lebih," tambahnya.

Sementara itu, di tengah pandemi sendiri, Gautam menyebut ada oknum-oknum yang kerap memicu intoleransi demi keuntungan mereka. Hal tersebut yang harus disadari dan diwaspadai oleh Indonesia dan idnia.

"Kami (India) juga sedang mengalami intoleransi. Tapi kalau ada unsur-unsur radikal di India, kami kerjakan cepat sekali. Kami tidak menunggu. Kami cari sumber intoleransinya dan itu cepat," tuturnya.

"Saya pikir Indonesia mempunyai solusi untuk setiap masalah. Indonesia tidak perlu mengimpor solusi dari negara lain. Contohnya gotong royong," imbuh dia.

Penanganan intoleransi sendiri menurut Gautam akan sangat penting bagi keberlanjutan negara, termasuk ekonomi. Mengingat investasi tidak akan datang jika negara tidak aman.

"Saya pikir indonesia sudah punya civil society yang baik sekali," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya