Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin/Net
Kedatangan staf Kedutaan Besar Jerman ke markas Front Pembela Islam (FPI) di kawasan Jalan Petamburan, Jakarta disesalkan Komisi I DPR.
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai, Jerman seharusnya menghormati dan memiliki etika dalam berdiplomasi.
Menurutnya, Kementerian Luar Negeri RI sudah seharusnya merespon tindakan itu dengan melakukan protes keras dan menyerukan agar pihak kedubes memegang teguh aturan internasional, yaitu tidak ikut campur urusan dalam negeri sekecil apapun.
“Itu etika berdiplomasi secara sopan dan beretika," tegas Hasanuddin kepada wartawan, Senin (21/12).
Langkah Kemenlu RI yang langsung memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi sudah tepat. Hanya saja, Kemenlu RI perlu menuntut Kedutaan Besar Jerman agar memberikan pernyataan resmi kepada publik.
"Memang sudah ada penjelasan dari Kedubes Jerman bahwa tidak ada dukungan terhadap ormas tertentu di Indonesia dan berkomitmen untuk bersama melawan intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian. Namun, harus ditekankan bahwa tindakan kedubes asing di Indonesia itu harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Jangan sampai ada udang di balik batu," tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman sebelumnya mengklaim didatangi perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman.
Munarman mengirimkan dua foto yang menurutnya perwakilan Kedubes Jerman. Foto pertama yakni dua orang bule memasuki Kantor Sekretariat FPI di Jalan Petamburan III.
Sementara, foto kedua menampilkan sebuah mobil dengan plat nomor berlatar putih yang biasa dipakai perwakilan para kedutaan besar negara sahabat di Indonesia. Namun, foto tersebut tidak jelas menunjukan nomor plat mobil.
Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sudah menyampaikan permintaan maaf dan menyampaikan penyesalan. Kepala Perwakilan Kedubes Jerman juga menyangkal isi berbagai pernyataan yang disampaikan salah satu pimpinan ormas dimaksud.
Pihaknya memastikan bahwa insiden tersebut tidak mencerminkan kebijakan pemerintah dan Kedutaan Besar Jerman.
