Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Trump Bantah Laporan Media Tentang Pertemuan Jumat Yang Rencanakan Penerapan Darurat Militer Batalkan Hasil Pemilu

SENIN, 21 DESEMBER 2020 | 09:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Donald Trump membantah laporan yang menyebutkan bahwa penasihatnya telah mengajukan gagasan darurat militer untuk membatalkan pemilu 2020 lalu.

Dalam cuitannya di Twitter, presiden Amerika Serikat yang sebentar lagi pensiun itu mengatakan beberapa berita yang ditulis outlet media di Amerika Serikat adalah 'liputan yang buruk' tentang dirinya.

Trump mengatakan bahwa ada beberapa masalah yang sangat penting di Amerika Serikat, dari serangan siber skala besar hingga negosiasi berisiko tinggi pada paket penyelamatan Covid-19 skala besar dan peluncuran kampanye vaksin bersejarah. Namun, justru itu hampir tidak terlihat.


Trump, dalam pertemuan di Gedung Putih bersama para stafnya pada Jumat, mengangkat kemungkinan memberlakukan darurat militer dalam upaya untuk membatalkan hasil pemilihan presiden, seperti yang dilaporkan beberapa media AS pada Sabtu (19/12).

Trump ditemani beberapa stafnya termasuk Jenderal Michael Flynn, mantan penasihat keamanan nasionalnya, lapor The New York Times.

Xios mengungkapkan informasi penting dari pertemuan tersebut, bahwa Trump telah menyatakan minatnya pada rencana Flynn itu, dan bahwa pejabat Gedung Putih khawatir Trump akan menghabiskan terlalu banyak waktu dengan orang-orang yang mereka anggap bodoh atau ahli teori konspirasi dan menggoda penyalahgunaan kekuasaan secara terang-terangan.

Beberapa perwira senior telah mengungkapkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk membatalkan hasil pemilu, yang diakreditasi oleh semua negara bagian dan dikonfirmasi oleh Electoral College.

Sekretaris Angkatan Darat Ryan McCarthy dan Kepala Staf Angkatan Darat James McConville sepakat mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, bahwa "Militer AS tidak memiliki peran dalam menentukan hasil pemilu AS."

Menurut penyelidikan oleh Brennan Center for Justice awal tahun ini, Trump tetap membutuhkan persetujuan parlemen untuk mengeluarkan darurat militer.

Laporan New York Times menyebutkan, banyak penasihat presiden yang menentang konsep darurat militer pada pertemuan hari Jumat itu.

Mantan penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton, yang sering dikritik sejak dia meninggalkan pemerintahan pada September, menyebut bahwa laporan tentang pertemuan pada Jumat itu 'mengerikan'.

"Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya," katanya kepada CNN Sabtu malam. "Itu luar biasa. Ini hampir pasti belum pernah terjadi sebelumnya."

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya