Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Mantan Gubernur Bank Rakyat China Sarankan Harta Sitaan Koruptor Dijadikan Cadangan Dana Pensiun Negara

SENIN, 21 DESEMBER 2020 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah lansia di China terus mengalami peningkatan. Kehawatiran akan keberlanjutan dana pensiun negara pun mencuat. Mantan gubernur Bank Rakyat China Dai Xianglong mengungkapkan ide untuk mengalokasikan sebagian aset yang disita dari pejabat yang korup untuk mengisi cadangan pensiun yang dimaksud.

Tidak hanya itu, sebagian dari biaya pengalihan tanah pun sebaiknya disalurkan untuk dana cadangan pensiun juga, menurutnya.

“Ada sejumlah besar aset yang disita dari pejabat yang korup oleh pengadilan administratif, yang bisa mencapai miliaran yuan. Apakah mungkin membuat rekening khusus dan menyimpan semua atau sebagian aset ini dalam cadangan pensiun?” tanya Dai, yang juga mantan kepala Dana Jaminan Sosial Nasional, pada forum cadangan pensiun yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Sosial China, seperti dikutip dari Global Times, Minggu (20/12).


Sebuah laporan penelitian tentang dana pensiun China yang dirilis oleh Asosiasi Industri Asuransi China juga memprediksikan akan ada gap sebesar 8 hingga 10 triliun yuan di China dalam 5 hingga 10 tahun mendatang, dan gap tersebut akan semakin melebar seiring berjalannya waktu.

Sistem pensiun Cina sebagian besar ditanggung oleh asuransi sosial oleh pemerintah, yang sebagian ditambah dengan anuitas perusahaan.

Meskipun ada tekanan yang meningkat pada pembayaran cadangan pensiun, Dai mengatakan China sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan jangka panjang dan berkelanjutan dalam pembayaran pensiun.

“China memiliki aset negara yang kuat dan cukup dengan aset negara bersih sebesar 65 triliun dolar AS, ditambah 75 triliun dolar AS di bank. Negara tersebut juga memiliki tanah dan tambang milik negara, serta sumber daya lain untuk membangun dana pensiun,” kata Dai.

Ekonomi China telah tumbuh dengan kecepatan tinggi selama 30 tahun, dan pertumbuhan dengan kecepatan menengah diperkirakan akan terus berlanjut, prospek yang menurut para pejabat dan pakar merupakan kontribusi penting untuk pembayaran pensiun yang seimbang di masa depan.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya