Perombakan kabinet menjadi hal yang lumrah terjadi. Susunan menteri perlu diperbaiki agar target-target pembangunan presiden tercapai.
Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet. Hal ini seiring ditangkapnya dua menteri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Juliari Batubara dan Edhy Prabowo.
Sembari mengisi orang baru di pos Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Jokowi digadang akan turut melakukan pergantian di pos lain. Sejumlah nama, mulai dari kalangan politisi, profesional, hingga relawan telah berseliweran disebut akan masuk dalam kabinet.
Namun demikian, yang perlu digarisbawahi dalam perombakan kabinet adalah fokus yang akan dicapai oleh Presiden Joko Widodo. Fokus ini menjadi penentu apakah orang yang berada di garda depan bidang untuk mencapai target itu sudah tepat.
Jika belum, maka Jokowi perlu mengganti orang tersebut dan memilih mereka yang lebih kompeten.
Fokus pemerintah tentu tidak lepas dari pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia dan menciptakan krisis kembar, kesehatan dan ekonomi.
Di Indonesia sendiri, sebaran Covid-19 masih menjadi momok. Jika di negara lain sudah bersiap menghadapi gelombang kedua dan ketiga, di Indonesia tanda-tanda kurva sebaran akan menurun masih belum tampak. Bahkan hampir tiap pekan ada “kejutan rekor†sebaran per hari.
Sementara kepatuhan masyarakat untuk menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan masih jauh dari kata taat.
Di satu sisi, soal ekonomi juga tidak lebih baik. Indonesia sudah resmi resesi di Kuartal III 2020, di mana pertumbuhan ekonomi kembali minus dan berada di angka -3,49 persen.
Walaupun pemerintah terus menyampaikan optimisme bahwa ekonomi akan kembali positif di akhir tahun 2020, nyatanya Bank Dunia justru memprediksi Indonesia secara keseluruhan bisa berada di angka minus (-) 2,2 persen.
Mau tidak mau, faktor kesehatan dan ekonomi yang menjadi masalah akibat sebaran Covid-19 memang harus jadi fokus Jokowi. Mantan walikota Solo itu harus mulai membuat analisa tentang para menterinya yang berada di kedua bidang tersebut.
Di bidang kesehatan misalnya, Jokowi pernah mengeluarkan ancaman pada Bulan Juli lalu karena serapan anggaran yang masih minim. Namun ancaman tak kunjung jadi kenyataan, sekalipun anggaran sudah terserap baik, nyatanya sebaran corona masih tinggi dan penanganannya belum maksimal oleh sang menteri.
Di bidang ekonomi, Jokowi harus berani mengganti orang lama yang hingga kini belum bisa mewujudkan mimpinya. Di periode pertama lalu Jokowi sudah bermimpi ekonomi akan meroket hingga 7 persen. Tapi nyatanya pertumbuhan ekonomi tak pernah beranjak dari angka 5 persen dan justru secara konsisten mengalami penurunan.
Padahal saat itu kasus virus corona belum ada dan roda ekonomi berjalan seperti biasa.
Kehadiran pandemi justru menjadi dalih pembenaran bahwa Indonesia mengalami guncangan. Utang besar kembali dilancarkan seperti biasa. Bahkan kini ada UU 2/2020 yang memberi kekebalan bagi pengelola uang untuk penanganan pandemi tersebut. Tidak bisa dianggap kerugian negara dan tidak bisa dijerat hukum.
Sialnya, menteri di bidang ekonomi selalu mengandalkan utang untuk menutupi defisit anggaran. Hanya saja, utang terus menggunung tapi tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga terus merosot.
Untuk itu, Jokowi harus berani mengganti orang lama tersebut. Jangan sampai Jokowi tertipu dengan pujian asing yang memberinya predikat sebagai yang terbaik di Asia bahkan dunia. Sebab nyatanya, ekonomi Indonesia di era Jokowi stagnan dan cenderung konsisten turun.
