Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Ist
Vaksinasi massal yang akan dilakukan pemerintah pada tahun 2021 mendatang harus benar-benar memperhatikan data penerima vaksin agar tepat sasaran.
Sebab selama ini, data masyarakat masih menjadi persoalan serius yang tak kunjung dibenahi pemerintah.
"Soal pendataan, ini adalah persoalan laten yang selalu dihadapi pemerintah. Dalam konteks vaksin, datanya akan diambil dari BPJS Kesehatan, ASN, Disdukcapil, Polri," kata Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay di
Kompas TV, Minggu (20/12).
Persoalan data kependudukan hingga kini belum menunjukkan data-data yang valid. Saleh Daulay memaparkan, contoh nyata yang terjadi adalah penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah yang diambil dari data Disdukcapil masih belum tepat sasaran.
"Data BPJS Kesehatan juga selama ini bermasalah, bansos tidak tepat sasaran, dari waktu ke waktu pemerintah perbaiki, tapi tidak bisa," tegasnya.
"Yang terbaru Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada tenaga kerja juga bermasalah. Terrcatat di BPJS Ketenagakerjaan ada 15,6 juta penerima saat dianggarkan, namun yang valid hanya 13 juta orang. Dalam konteks vaksin harus benar-benar diperhatikan," tandas anggota Komisi IX DPR RI ini.
Senada dengan Saleh, Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman juga mengamini persoalan data penduduk.
"Kita memang berhadapan dengan problem data. Ini akan terus diperbaiki karena vaksin kan juga akan dilakukan secara bertahap," kata Fadjroel Rachman.
