Berita

Politisi PKS Tifatul Sembiring/Net

Politik

Tifatul Sembiring: Kapan PKS Mencap Jokowi Anti Islam, Coba Buktikan?

MINGGU, 20 DESEMBER 2020 | 06:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

PKS tidak terima dengan tudingan bahwa mereka kerap menjadi partai yang gencar menuduh Presiden Joko Widodo anti Islam. Penegasan ini disampaikan oleh politisi PKS Tifatul Sembiring menanggapi kicauan dari pegiat media sosial, Ahmad Sahal.

Pernyataan Tifatul itu menanggapi kicauan Sahal yang mempertanyakan sikap diam PKS dalam melihat pemecatan ustaz-ustaz yang pro Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi.

Sahal turut mengunggah dua tangkapan layar judul berita tentang PKS dan Ikwanul Muslimin. Judul berita yang diunggah itu adalah “Tak Kecam Ikwanul Muslimin, 100 Imam Masjid dan Penceramah Dipecat Saudi” dan “Pendiri Akui PKS Memang Ikhwanul Muslimin”.


Sahal lantas mempertanyakan reaksi dari para pemuka agama yang berada di PKS. Dalam pertanyaan itu, dia turut mengungkit bahwa ustaz dari PKS kerap menuduh Jokowi mengkriminalisasi ulama dan anti Islam.

“Saudi negara Islam, tp ustad2 pro IM dipecatin. IM dicap teroris. Di sini ustad PKS aman2 aja. Tp mrk gencar menuduh Jokowi anti Islam, zalim, kriminalisasi ulama. Untung NKRI demokrasi, bukan negara syariah. Coba kalo Jokowi kek MBS, habis tuh ustad2 anti pemerintah,” begitu kicauan dari Ahmad Sahal, Sabtu (19/12).

Akun Twitter @salendra18 lantas meminta Tifatul Sembiring untuk menanggapi kicauan ini.

Dalam kicauannya, Tifatul balik mempertanyakan, kapan PKS mencap Jokowi anti Islam. Dia ingin Sahal memberi bukti atas tuduhan itu secara resmi dan dengan data yang akurat.

“Mau tanya mas Sahal saja, kapan PKS mencap pak Jokowi anti Islam, menuduh beliau zalim....Kapan? Coba buktikan, pernyataan yg resmi yaa. Jangan anda kutip akun abal2 pula. Jangan fitnah,” ujarnya di akun Twitter pribadi sesaat lalu, Minggu (20/12).

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya