Deklarator KAMI: Syahganda Nainggolan Punya Hak Untuk Tolak Sidang Dadakan

Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan dan pengacara diminta untuk menolak sidang yang dikabarkan akan digelar pada hari ini, Kamis (17/12).

Permintaan itu sebagaimana disampaikan Deklarator KAMI Gde Siriana Yusuf menanggapi adanya pemberitahuan mendadak tentang sidang Syahganda.

Di internal KAMI sempat beredar kabar bahwa Syahganda akan menjalani sidang. Disebutkan dalam pesan itu bahwa pemberitahuan mengenai jadwal sidang ini mendadak. Di mana Koordinator Tim Advokasi KAMI Abdullah Alkatiri baru diberitahu pada pukul 09.00.

“Kawan-kawan. Hari ini Syahganda disidangkan. Pemberitahuan mendadak,” bunyi pesan tersebut.

Mendengar kabar tersebut, Gde Siriana langsung meminta agar Syahganda dan pengacara mengajukan hak untuk menolak sidang.

“Syahganda Nainggolan dan pengacara punya hak untuk menolak sidang karena mendadak,” ujarnya saat berbincang dengan redaksi sesaat lalu.

Selain itu, Gde Siriana menilai sidang secara virtual tidak diatur dalam KUHAP. Sidang dengan metode itu hanya kebijakan sementara selama pandemi dan tidak absolut.

“Contoh sidang Jerinx SID di Bali tidak bisa virtual,” terangnya.

Badan Reserse Kriminal Polri telah melimpahkan berkas kasus dugaan ujaran kebencian dan hasutan kericuhan dalam demo menolak UU Cipta Kerja, yang menyeret sejumlah tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berkas Syahganda sendiri sudah dinyatakan lengkap atau P21 sejak akhir bulan lalu, tepatnya tanggal 20 November 2020. Berkas kemudian masuk pelimpahan tahap dua pada 3 Desember lalu.

Syahganda ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Oktober 2020 karena dituding telah merencanakan untuk menghasut dan menyebarkan ujaran kebencian berdasar SARA melalui Twitter.

Hasutan Syahganda dinilai menjadi pemicu terjadinya aksi anarkis saat unjuk rasa UU Cipta Kerja berlangsung.

Syahganda disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan.