Berita

Vaksin Covid-19/Net

Nusantara

Pengadaan Vaksin Covid-19 Tak Boleh Jadi Lahan Korupsi

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 12:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pengadaan vaksin Covid-19 tidak boleh dijadikan lahan untuk memperkaya diri dengan korupsi. Hal tersebut juga sudah diwanti-wanti oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Mantan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) Pusat, Teddy Setiawan mengingatkan, saat ini, hampir semua negara berlomba mendapatkan vaksin.

Tapi negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Inggris, China, Australia, hingga Singapura sudah mencuri start dengan membeli vaksin Pfizer dan Moderna.


Vaksin kolaborasi buatan AS dan Jerman Pfizer-BioNTech, serta vaksin buatan AS Moderna menjadi dua yang saat ini unggul di antara lainnya.

"Perkembangan ini dapat dilihat dari negara mana saja yang beruntung mendapat membeli vaksin Pfizer-Biontech dan Moderna untuk vaksinasi rakyatnya," kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/12).

Perkembangan teknologi dan diplomasi sendiri, menurut Teddy menjadi penentu suatu negara dapat membeli vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna.

Untuk itu, ia menggarisbawahi tidak boleh adanya tindakan korupsi dalam pengadaan vaksin. Terlebih Presiden Joko Widodo sendiri sudah mengumumkan gratisnya vaksin di tanah air.

"(Agar) rakyat segera dapat divaksinasi untuk menghindarkan dari infeksi virus corona," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya