Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Rakyat Mau Kepung Istana?

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 11:30 WIB

KASUS penembakan enam anak muda di KM 50 Jakarta-Cikampek menyita banyak perhatian. Sudah lebih dari sepekan menjadi trending topic di berbagai media. Tidak saja media Indonesia, media luar negeri juga telah banyak memberitakan.

Kasus ini berlarut-larut dan terus menjadi pembicaraan publik. Karena pertama, berita dan informasinya simpang siur. Bahkan dianggap banyak keganjilan.

Kedua, tuntutan publik agar kasus ini diserahkan dan ditangani Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) ditolak presiden. Justru presiden menyerahkan ke pihak kepolisian yang notabene menjadi pihak yang terlibat dalam kasus KM 50. Sebagian masyarakat menganggap ini tidak fair.


Ketiga, Komnas HAM yang diharapkan bisa menjadi pembuka tabir kasus ini dianggap tidak transparan.

Komnas HAM selama ini puasa bicara dan tutup mulut. Hampir tak ada perkembangan yang dilaporkan dan disampaikan ke publik terkait temuan Komnas HAM.

Malah kabar terakhir, Komnas HAM hanya lapor ke presiden. Apakah ini tanda bahwa Komnas HAM sudah masuk angin atau berada dalam tekanan? Begitu pertanyaan yang berkembang di publik.

Atas ketidakpuasan ini, sejumlah masyarakat mendatangi kantor Polsek dan Polres di berbagai daerah.

Dua tuntutan mereka. Pertama, bebaskan Habib Rizieq Shihab (HRS). Kedua, usut tuntas kasus penembakan enam anak muda pengawal HRS. Bahkan di antara massa yang datang ke sejumlah Polsek dan Polres minta ikut ditahan.

Tidak puas juga datangi Polsek dan Polres, beredar info bahwa pada Jumat siang besok (18/12), akan datang gelombang massa ke Istana.

Tuntutannya tetap sama: bebaskan HRS dan usut tuntas kasus penembakan enam anak muda yang mengawal HRS.

Bukannya HRS meminta tidak ada kerumunan, kenapa tetap mau datangi Istana?

"HRS memang harus bicara begitu. Tapi, pembelaan dan penuntasan kasus KM 50 harus diperjuangkan," jawab mereka.

Ketika HRS mengangkat kedua tangannya yang diborgol di depan media, banyak di antara para pengikut dan pendukungnya memahami bahwa itu isyarat yang tegas untuk terus berjuang. Berjuang menegakkan keadilan untuk enam pengikutnya yang ditembak mati.

Mereka mengingat kata-kata HRS sebelum datang ke Polda Metro Jaya: "Kalau saya dipenjara atau dibunuh, perjuangan harus tetap dilanjutkan".

Perjuangan seperti apa yang dimaksud HRS, para pengikut dan pendukungnya mungkin sudah memahami arti dan arahnya.

Lalu, berapa besar massa yang akan hadir untuk menuntut keadilan di depan Istana Jumat besok? Mungkinkah jumlahnya mencapai jutaan sebagaimana yang diprediksi Hendro Priyono, mantan Kepala BIN itu?
Apakah Jumat besok akan menjadi puncak berkumpulnya massa yang sangat besar, atau menjadi awal untuk demonstrasi-demonstrasi berikutnya yang lebih besar?

Pertanyaan-pertanyaan ini akan dibuktikan Jumat besok. Ini sekaligus untuk mengukur, pertama, kemampuan para pengikut dan pendukung HRS dalam melakukan konsolidasi massa.

Kedua, mengukur seberapa besar keprihatinan dan empati rakyat terhadap penembakan yang mengakibatkan kematian enam anak muda di KM 50 itu.

Banyak pihak yang melihat bahwa ini bukan soal HRS dan FPI, tapi ini soal kemanusiaan. Soal enam anak muda mati yang dada kirinya tertembus dua hingga tiga peluru.

Sehingga tokoh seperti Prof Azyumardi Azra dan Natalius Pigai ikut lantang bicara.

Seberapa besar massa yang akan hadir di depan Istana, jutaan sekalipun, diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes), dan tidak ada tindakan anarkis. Tidak boleh terpancing provokator yang biasanya memang sengaja hadir untuk memperkeruh suasana.

Negara ini negara hukum, maka aturan mesti dipatuhi dan keadilan harus ditegakkan. Untuk dan kepada siapapun.

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya