Berita

Pemimpin oposisi Belarusia Svetlana Tikhanovskaya/Net

Dunia

Dapat Penghargaan Hak Asasi Dari Uni Eropa, Pemimpin Oposisi Belarusia Makin Pede: Kami Pasti Akan Menang!

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 07:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemimpin oposisi Belarusia Svetlana Tikhanovskaya terlihat semakin percaya diri bahwa dia bisa mengantarkan kemenangan gerakan yang dibelanya untuk menggulingkan rezim Alexandr Lukashenko. Terutama setelah ia menerima penghargaan hak asasi tertinggi Uni Eropa pada Rabu (16/12).

Dalam pidatonya dia bersumpah, meskipun ada tindakan keras oleh otoritas Minsk, gerakan protes terhadap Lukashenko pasti akan menang.

“Kami pasti akan menang, dan kami akan menang!” kata mantan calon presiden yang diasingkan itu di Brussel, saat menerima Penghargaan Sakharov atas nama gerakan oposisi, seperti dikutip dari AFP, Rabu (16/12).


“Saya hanya punya satu keinginan tahun ini. Saya ingin setiap orang Belarusia yang sekarang dipenjara atau dipaksa hidup di pengasingan untuk pulang,” kata Tikhanovskaya, yang saat ini berbasis di Lithuania, kepada Parlemen Eropa.

Tikhanovskaya juga kembali menuntut tanggapan yang lebih keras dari Eropa terhadap rezim Lukashenko. Menurutnya, orang kuat di Belarusia itu dibiarkan tetap berkuasa lebih dari seperempat abad.  

“Kami menyerukan Eropa untuk lebih berani dalam keputusan mereka dan mendukung rakyat Belarus sekarang, bukan besok dan lusa. Tindakanlah yang penting!” ujarnya.

Belarusia telah dicengkeram oleh empat bulan demonstrasi anti-pemerintah pasca Lukashenko menang telak atas lawannya Tikhanovskaya yang menuding bahwa dia telah dicurangi.

Demo yang berkepanjangan dan merusak fasilitas itu, terpaksa diamankan pasukan Belarusia. Aparat  melakukan tindakan yang lebih tegas lagi dengan menangkap pelaku kerusuhan. Sejak itu beberapa oposisi melarikan diri pengasingan, termasuk Tikhanovskaya.

Sementara, Uni Eropa telah memberlakukan sanksi terhadap lebih dari 50 pejabat, termasuk Lukashenko dan putranya, dan duta besar Eropa di Brussels pada Rabu (16/12) sepakat untuk menambahkan nama lebih banyak ke daftar hitam mereka.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya