Berita

Pemimpin oposisi Belarusia Svetlana Tikhanovskaya/Net

Dunia

Dapat Penghargaan Hak Asasi Dari Uni Eropa, Pemimpin Oposisi Belarusia Makin Pede: Kami Pasti Akan Menang!

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 07:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemimpin oposisi Belarusia Svetlana Tikhanovskaya terlihat semakin percaya diri bahwa dia bisa mengantarkan kemenangan gerakan yang dibelanya untuk menggulingkan rezim Alexandr Lukashenko. Terutama setelah ia menerima penghargaan hak asasi tertinggi Uni Eropa pada Rabu (16/12).

Dalam pidatonya dia bersumpah, meskipun ada tindakan keras oleh otoritas Minsk, gerakan protes terhadap Lukashenko pasti akan menang.

“Kami pasti akan menang, dan kami akan menang!” kata mantan calon presiden yang diasingkan itu di Brussel, saat menerima Penghargaan Sakharov atas nama gerakan oposisi, seperti dikutip dari AFP, Rabu (16/12).


“Saya hanya punya satu keinginan tahun ini. Saya ingin setiap orang Belarusia yang sekarang dipenjara atau dipaksa hidup di pengasingan untuk pulang,” kata Tikhanovskaya, yang saat ini berbasis di Lithuania, kepada Parlemen Eropa.

Tikhanovskaya juga kembali menuntut tanggapan yang lebih keras dari Eropa terhadap rezim Lukashenko. Menurutnya, orang kuat di Belarusia itu dibiarkan tetap berkuasa lebih dari seperempat abad.  

“Kami menyerukan Eropa untuk lebih berani dalam keputusan mereka dan mendukung rakyat Belarus sekarang, bukan besok dan lusa. Tindakanlah yang penting!” ujarnya.

Belarusia telah dicengkeram oleh empat bulan demonstrasi anti-pemerintah pasca Lukashenko menang telak atas lawannya Tikhanovskaya yang menuding bahwa dia telah dicurangi.

Demo yang berkepanjangan dan merusak fasilitas itu, terpaksa diamankan pasukan Belarusia. Aparat  melakukan tindakan yang lebih tegas lagi dengan menangkap pelaku kerusuhan. Sejak itu beberapa oposisi melarikan diri pengasingan, termasuk Tikhanovskaya.

Sementara, Uni Eropa telah memberlakukan sanksi terhadap lebih dari 50 pejabat, termasuk Lukashenko dan putranya, dan duta besar Eropa di Brussels pada Rabu (16/12) sepakat untuk menambahkan nama lebih banyak ke daftar hitam mereka.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya