Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Politisi Senior Turki: Sanksi AS Adalah Sebuah Skandal Tidak Sopan Dan Kotor

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 07:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepala Partai Gerakan Nasionalis Turki (MHP) Devlet Bahceli angkat bicara terkait sanksi yang dijatuhkan Washington pada Ankara.

Politisi senior Turki itu menyebut sanksi AS sebagai sebuah skandal, tidak sopan, dan kasar.

"Turki tidak membutuhkan persetujuan dari AS untuk membeli senjata," kata Bahceli, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (16/12).


Awal pekan ini AS memberlakukan sanksi terhadap Turki atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

Sanksi tersebut, yang berada di bawah Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), menargetkan Presidensi Industri Pertahanan (SSB), termasuk Kepala SSB Ismail Demir dan tiga pejabat lainnya.

Kementerian Luar Negeri Turki sebelumnya juga mengecam sanksi tersebut dalam pernyataan tertulis.

"Kami mengutuk dan menolak keputusan untuk menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Turki seperti yang diumumkan hari ini oleh AS dalam konteks akuisisi Turki atas sistem pertahanan udara S-400," kata kementerian itu, seperti dikutip dari Turkish Minute.

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan sanksi AS atas pembelian pertahanan Rusia oleh Ankara telah mengguncang semua nilai dalam aliansi. Ia lalu menyerukan kerja sama baru antara sekutu NATO.

“Keputusan sanksi ini telah mengguncang semua nilai dalam aliansi negara kita,” kata Akar. “Kembali ke kerja sama dan solidaritas dengan Amerika Serikat akan memberikan kontribusi penting bagi perdamaian dan keamanan regional dan global.”

Wakil ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki juga meminta AS untuk "segera" mempertimbangkan kembali keputusan sanksi, menambahkan bahwa langkah tersebut tidak akan menghalangi tujuan industri pertahanan negara.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya