Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Politisi Senior Turki: Sanksi AS Adalah Sebuah Skandal Tidak Sopan Dan Kotor

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 07:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepala Partai Gerakan Nasionalis Turki (MHP) Devlet Bahceli angkat bicara terkait sanksi yang dijatuhkan Washington pada Ankara.

Politisi senior Turki itu menyebut sanksi AS sebagai sebuah skandal, tidak sopan, dan kasar.

"Turki tidak membutuhkan persetujuan dari AS untuk membeli senjata," kata Bahceli, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (16/12).


Awal pekan ini AS memberlakukan sanksi terhadap Turki atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

Sanksi tersebut, yang berada di bawah Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), menargetkan Presidensi Industri Pertahanan (SSB), termasuk Kepala SSB Ismail Demir dan tiga pejabat lainnya.

Kementerian Luar Negeri Turki sebelumnya juga mengecam sanksi tersebut dalam pernyataan tertulis.

"Kami mengutuk dan menolak keputusan untuk menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Turki seperti yang diumumkan hari ini oleh AS dalam konteks akuisisi Turki atas sistem pertahanan udara S-400," kata kementerian itu, seperti dikutip dari Turkish Minute.

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan sanksi AS atas pembelian pertahanan Rusia oleh Ankara telah mengguncang semua nilai dalam aliansi. Ia lalu menyerukan kerja sama baru antara sekutu NATO.

“Keputusan sanksi ini telah mengguncang semua nilai dalam aliansi negara kita,” kata Akar. “Kembali ke kerja sama dan solidaritas dengan Amerika Serikat akan memberikan kontribusi penting bagi perdamaian dan keamanan regional dan global.”

Wakil ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki juga meminta AS untuk "segera" mempertimbangkan kembali keputusan sanksi, menambahkan bahwa langkah tersebut tidak akan menghalangi tujuan industri pertahanan negara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya