Berita

Bendera Australia/Net

Dunia

Australia Akan Seret China Ke WTO

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 06:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Australia akan mengadukan China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kesewenang-wenangan  memberlakukan tarif tinggi pada jelai Australia awal tahun ini. Menteri Perdagangan Simon Birmingham mengatakan ia sedang mencari bantuan dari WTO atas keputusan China itu.

"Ini adalah langkah logis dan tepat yang diambil Australia," kata Birmingham, seperti dikutip BBC, Rabu (16/12)

"Kami sangat yakin bahwa berdasarkan bukti, data, dan analisis yang telah kami kumpulkan, Australia memiliki alasan yang sangat kuat untuk menaikkan kasus ini," lanjutnya.  


Pada bulan Mei, China memberlakukan tarif 80 persen untuk jelai Australia. Tarif, yang berlaku selama lima tahun itu, secara efektif merugikan para produsen Australia hingga 1,9 miliar dolar AS.

Ini adalah pertama kalinya Australia menyeret China ke wasit independen atas komoditas pertanian.

Birmingham mengakui penyelesaian sengketa lewat WTO bisa memakan waktu lama untuk mencapai jalan keluar. Namun, menurutnya, akan selalu ada peluang.

Selain jelai, China telah memberlakukan sejumlah sanksi resmi dan tidak resmi pada barang-barang Australia tahun ini karena hubungan antara kedua negara memburuk.

China telah melarang sejumlah impor Australia yang berbeda termasuk daging sapi, anggur, kayu, lobster, barley, dan yang terbaru adalah sengketa batu bara.

Dia menambahkan bahwa tindakan Beijing telah meningkatkan risiko berbisnis dengan China bagi perusahaan di seluruh dunia.

Meengenai sengketa batu bara, baru-baru ini lebih dari 50 kapal yang membawa batu bara Australia telah tertahan di dekat pelabuhan China. Mereka tidak bisa mendarat karena otoritas melarang dan mengumumkan tidak akan menurunkan pengiriman tersebut.

Sebuah laporan Global Times awal pekan ini mengatakan bahwa Komisi Pembangunan & Reformasi Nasional China pada hari Sabtu tampaknya meresmikan pembatasan pada batu bara setelah memberikan persetujuan pembangkit listrik untuk mengimpor komoditas tersebut tanpa batasan, kecuali dari Australia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya