Berita

Bendera Australia/Net

Dunia

Australia Akan Seret China Ke WTO

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 06:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Australia akan mengadukan China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kesewenang-wenangan  memberlakukan tarif tinggi pada jelai Australia awal tahun ini. Menteri Perdagangan Simon Birmingham mengatakan ia sedang mencari bantuan dari WTO atas keputusan China itu.

"Ini adalah langkah logis dan tepat yang diambil Australia," kata Birmingham, seperti dikutip BBC, Rabu (16/12)

"Kami sangat yakin bahwa berdasarkan bukti, data, dan analisis yang telah kami kumpulkan, Australia memiliki alasan yang sangat kuat untuk menaikkan kasus ini," lanjutnya.  


Pada bulan Mei, China memberlakukan tarif 80 persen untuk jelai Australia. Tarif, yang berlaku selama lima tahun itu, secara efektif merugikan para produsen Australia hingga 1,9 miliar dolar AS.

Ini adalah pertama kalinya Australia menyeret China ke wasit independen atas komoditas pertanian.

Birmingham mengakui penyelesaian sengketa lewat WTO bisa memakan waktu lama untuk mencapai jalan keluar. Namun, menurutnya, akan selalu ada peluang.

Selain jelai, China telah memberlakukan sejumlah sanksi resmi dan tidak resmi pada barang-barang Australia tahun ini karena hubungan antara kedua negara memburuk.

China telah melarang sejumlah impor Australia yang berbeda termasuk daging sapi, anggur, kayu, lobster, barley, dan yang terbaru adalah sengketa batu bara.

Dia menambahkan bahwa tindakan Beijing telah meningkatkan risiko berbisnis dengan China bagi perusahaan di seluruh dunia.

Meengenai sengketa batu bara, baru-baru ini lebih dari 50 kapal yang membawa batu bara Australia telah tertahan di dekat pelabuhan China. Mereka tidak bisa mendarat karena otoritas melarang dan mengumumkan tidak akan menurunkan pengiriman tersebut.

Sebuah laporan Global Times awal pekan ini mengatakan bahwa Komisi Pembangunan & Reformasi Nasional China pada hari Sabtu tampaknya meresmikan pembatasan pada batu bara setelah memberikan persetujuan pembangkit listrik untuk mengimpor komoditas tersebut tanpa batasan, kecuali dari Australia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya