Berita

Bendera Australia/Net

Dunia

Australia Akan Seret China Ke WTO

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 06:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Australia akan mengadukan China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kesewenang-wenangan  memberlakukan tarif tinggi pada jelai Australia awal tahun ini. Menteri Perdagangan Simon Birmingham mengatakan ia sedang mencari bantuan dari WTO atas keputusan China itu.

"Ini adalah langkah logis dan tepat yang diambil Australia," kata Birmingham, seperti dikutip BBC, Rabu (16/12)

"Kami sangat yakin bahwa berdasarkan bukti, data, dan analisis yang telah kami kumpulkan, Australia memiliki alasan yang sangat kuat untuk menaikkan kasus ini," lanjutnya.  


Pada bulan Mei, China memberlakukan tarif 80 persen untuk jelai Australia. Tarif, yang berlaku selama lima tahun itu, secara efektif merugikan para produsen Australia hingga 1,9 miliar dolar AS.

Ini adalah pertama kalinya Australia menyeret China ke wasit independen atas komoditas pertanian.

Birmingham mengakui penyelesaian sengketa lewat WTO bisa memakan waktu lama untuk mencapai jalan keluar. Namun, menurutnya, akan selalu ada peluang.

Selain jelai, China telah memberlakukan sejumlah sanksi resmi dan tidak resmi pada barang-barang Australia tahun ini karena hubungan antara kedua negara memburuk.

China telah melarang sejumlah impor Australia yang berbeda termasuk daging sapi, anggur, kayu, lobster, barley, dan yang terbaru adalah sengketa batu bara.

Dia menambahkan bahwa tindakan Beijing telah meningkatkan risiko berbisnis dengan China bagi perusahaan di seluruh dunia.

Meengenai sengketa batu bara, baru-baru ini lebih dari 50 kapal yang membawa batu bara Australia telah tertahan di dekat pelabuhan China. Mereka tidak bisa mendarat karena otoritas melarang dan mengumumkan tidak akan menurunkan pengiriman tersebut.

Sebuah laporan Global Times awal pekan ini mengatakan bahwa Komisi Pembangunan & Reformasi Nasional China pada hari Sabtu tampaknya meresmikan pembatasan pada batu bara setelah memberikan persetujuan pembangkit listrik untuk mengimpor komoditas tersebut tanpa batasan, kecuali dari Australia.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya