Berita

Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab ditahan polisi/Ist

Politik

PB HMI: Penahanan Habib Rizieq Berkaitan Erat Dengan Wacana Kongsi Indonesia-Israel

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 00:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penegakan hukum terhadap Habib Rizieq Shihab yang dianggap terlalu diskriminasi disinyalir berkaitan erat dengan wacana kongsi atau normalisasi diplomatik anatara Indonesia dengan Israel.

"Rezim Jokowi sangat memahami bahwa keberadaan HRS akan menjadi ancaman serius dalam upaya kongsi diplomatik terlarang ini. Sejak awal Indonesia tak pernah mengakui eksistensi negara Yahudi ini," kata Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI), Sadam Syarif dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/12).

Tak bisa dipungkiri pengaruh Habib Rizieq sangat signifikan untuk menggerakkan kekuatan Islam lintas ormas dalam mengontrol kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang menyinggung perasaan umat Islam Indonesia.


"Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mesti konsisten bersikap tegas kepada arogansi zionis Israel yang tidak pernah patuh dan menghormati pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Dan bisa dipastikan hanya pengaruh HRS yang diperhitungkan oleh pemerintah," urainya.

Namun, lanjut Sadam, manuver diplomatik tidak resmi oknum pemerintah melalui Washington diduga menjadi awal inisiatif kongsi yang belakangan diseut Kementerian Luar Negeri sebagai bentuk menyalahi konstitusi.

"PB HMI tentu sangat prihatin dengan inisiatif pribadi oknum secara tidak tertib melakukan lobi-lobi melalui pemimpin dunia yang terafiliasi dan berkepentingan langsung dengan zionis Israel," ungkapnya.

Oleh karenanya, dibanding membangun hubungan bilateral dengan negara pelanggar HAM, ia menyarankan pemerintah untuk fokus dan intensif menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang kian terabaikan akhir-akhir ini, salah satunya kasus pembunuhan enam laskar FPI.

"Sangat tidak etis jika negara mengabaikan begitu saja nyawa enam bangsa anggota FPI yang terbunuh oleh senjata aparat, tanpa ada upaya penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan publik khususnya keluarga korban," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya