Berita

Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab ditahan polisi/Ist

Politik

PB HMI: Penahanan Habib Rizieq Berkaitan Erat Dengan Wacana Kongsi Indonesia-Israel

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 00:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penegakan hukum terhadap Habib Rizieq Shihab yang dianggap terlalu diskriminasi disinyalir berkaitan erat dengan wacana kongsi atau normalisasi diplomatik anatara Indonesia dengan Israel.

"Rezim Jokowi sangat memahami bahwa keberadaan HRS akan menjadi ancaman serius dalam upaya kongsi diplomatik terlarang ini. Sejak awal Indonesia tak pernah mengakui eksistensi negara Yahudi ini," kata Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI), Sadam Syarif dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/12).

Tak bisa dipungkiri pengaruh Habib Rizieq sangat signifikan untuk menggerakkan kekuatan Islam lintas ormas dalam mengontrol kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang menyinggung perasaan umat Islam Indonesia.


"Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mesti konsisten bersikap tegas kepada arogansi zionis Israel yang tidak pernah patuh dan menghormati pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Dan bisa dipastikan hanya pengaruh HRS yang diperhitungkan oleh pemerintah," urainya.

Namun, lanjut Sadam, manuver diplomatik tidak resmi oknum pemerintah melalui Washington diduga menjadi awal inisiatif kongsi yang belakangan diseut Kementerian Luar Negeri sebagai bentuk menyalahi konstitusi.

"PB HMI tentu sangat prihatin dengan inisiatif pribadi oknum secara tidak tertib melakukan lobi-lobi melalui pemimpin dunia yang terafiliasi dan berkepentingan langsung dengan zionis Israel," ungkapnya.

Oleh karenanya, dibanding membangun hubungan bilateral dengan negara pelanggar HAM, ia menyarankan pemerintah untuk fokus dan intensif menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang kian terabaikan akhir-akhir ini, salah satunya kasus pembunuhan enam laskar FPI.

"Sangat tidak etis jika negara mengabaikan begitu saja nyawa enam bangsa anggota FPI yang terbunuh oleh senjata aparat, tanpa ada upaya penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan publik khususnya keluarga korban," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya