Berita

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil/Net

Politik

Tanggapi Jawaban Mahfud, RK: Kenapa Kerumunan Bandara Tidak Ada Yang Diperiksa Seperti Kami?

RABU, 16 DESEMBER 2020 | 19:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung memberi tanggapan atas jawaban yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD atas opininya soal kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November lalu.

Mahfud MD sendiri mengaku siap bertanggung jawab karena telah mengeluarkan pengumuman yang mengizinkan Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang dan dijemput oleh pendukungnya di Bandara Soetta.

Baca: Mahfud MD: Siap Kang RK, Saya Bertanggung Jawab


Mendapati jawaban tersebut, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa semua pihak tanpa terkecuali harus memikul tanggung jawab yang sama.

“Siap Pak Mahfud. Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab,” ujarnya dalam akun Twitter pribadinya, Rabu (16/12).

Dia lantas mempertanyakan perlakuan aparat atas peristiwa kerumunan yang terjadi di Bandara Soetta, Megamendung, dan Petamburan. Di mana untuk kasus di Megamendung dan Petamburan, kepala daerah harus berkali-kali memberi keterangan ke polisi.

Sementara untuk bandara yang mengalami kerumunan lebih massif tidak dilakukan hal serupa.

“Mengapa kerumunan di bandara yang sangat masif dan merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali,” tanyanya.

“Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab,” sambung pria yang biasa disapa RK itu.

Terakhir dia meminta maaf kepada Mahfud MD jika apa yang disampaikan tersebut kurang berkenan.

“Mohon maaf jika tidak berkenan,” demikian RK.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya