Bangsamoro Resmi Ambil Alih Kendali Pemerintahan Cotabato

Hampir dua tahun setelah referendum yang diadakan di Filipina selatan, pemerintah otonom Bangsamoro akhirnya resmi mengambil alih pemerintahan Kota Cotabato pada Selasa (15/12) waktu setempat.

Sekretaris Nasional dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Eduardo Año dan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Atty Naguib Sinarimbo memimpin upacara penandatanganan dokumen pengalihan pengawasan Kota Cotabato ke BARMM.Al-Hajj Murad Ebrahim, seperti dikutip dari laman resmi pemerintah Bangsamoro. 

Al-Hajj Murad Ebrahim, Menteri Kepala Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM), mengatakan pemerintahnya "senang dan terhormat menerima tanggung jawab mengawasi Kota Cotabato dan 63 barangays dari Cotabato Utara sebagai bagian dari BARMM." 

arangay adalah divisi administratif terkecil di Filipina dan berhubungan dengan desa, distrik, atau lingkungan.

Sinarimbo berkomitmen untuk menerapkan undang-undang tersebut dan memberikan bantuan teknis yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua unit pemerintah daerah BARMM dapat mengoptimalkan kinerjanya.

"Kami menyambut baik Kota Cotabato dan 63 barangay dari Cotabato Utara ke Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao," kata Sinarimbo.

Pernyataan resmi mengatakan, upacara itu diadakan di Kompleks Budaya Shariff Kabunsuan di dalam Pusat Pemerintahan Bangsamoro di Kota Cotabato.

Sinarimbo menandatangani dokumen pengambilalihan tersebut bersama dengan Sekretaris Pemerintah Daerah Eduardo Ano.

Referendum bersejarah diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari tahun lalu di Mindanao selatan, hasilnya memberikan otonomi kepada Muslim Moro.

Pada 26 Februari, Ebrahim mengambil jabatannya dari gubernur daerah pemerintah pusat dalam sebuah upacara resmi. Dia ditunjuk oleh Presiden Duterte untuk mengelola Otoritas Transisi Bangsamoro hingga 2022.

Dengan otonomi komprehensif, umat Islam akan bebas dalam urusan internal mereka, mampu mendirikan dan mengelola peradilan Islam di dalam yurisdiksi mereka dan mengelola perairan di sekitarnya bersama-sama dengan pemerintah pusat.

Mereka juga akan terikat dengan Filipina dalam kebijakan luar negeri, meskipun dengan beberapa fleksibilitas.

Selain itu, mantan pejuang Front Pembebasan Nasional Moro, serta mereka dari Front Pembebasan Islam Moro akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata resmi.