Perlu Ada Lembaga Sentral Untuk Mendeteksi Risiko Keamanan Keuangan Digital

Transparansi data menjadi kunci dalam membangun ekonomi keuangan digital. Hal itu pun sudah tertuang dalam lima inisiatif cetak biru yang direncanakan oleh Bank Indonesia untuk sistem pembayaran 2025.

Lima inisiatif tersebut di antaranya adalah open banking,/i>, sistem pembayaran retail, infrastruktur pasar keuangan, data, dan pengaturan perizinan pengawasan.

Untuk mencapai ekosistem tersebut, anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) M. Edhie Purnawan mengatakan, regulator harus berada di tengah-tengah pengguna dan penyedia jasa, dalam hal ini fintech.

Berbicara dalam webinar Infobank bertajuk "Membangun Ekosistem Keuangan Digital" pada Selasa (15/12), Edhie menuturkan, perlu ada sebuah lembaga khusus untuk melakukan pemantauan.

"Harus ada sebuah lembaga keuangan sentral yang bisa memantau transaksi itu, sehingga kemudian dia bisa mengatur, mendeksi potential risk, termasuk juga manajemen operasional yang kemudian jika mengalami masalah maka segera bisa diatasi," jelas Edhie.

"Karena dia di tengah-tengah, jadi dia harus tau nilainya dan jumlahnya. Itu harus betul-betul bisa dikuasai lembaga keuangan sentral," tambah dia.

Pengawasan lembaga sentral, kata Edhie juga bertujuan untuk mendeteksi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang kerap menggunakan transaksi digital dalam modus operandinya.

"Sehingga risiko bisa ditangkap, ditelusuri, kemudian kalau benar disampaikan ke pihak-pihak berwenang," pungkas Edhie.

Berita

Bisnis

Perlu Ada Lembaga Sentral Untuk Mendeteksi Risiko Keamanan Keuangan Digital

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Arahan Tugas

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli