Berita

Habib Rizieq Shihab/Net

Publika

HRS-FPI, Kekuasaan Jokowi Dan Kita

SELASA, 15 DESEMBER 2020 | 12:52 WIB

RANGKAIAN tulisan ini dimaksudkan untuk menjaga ingatan dan literasi publik terkait dinamika yang dihadapi oleh HRS dan FPI dalam bersinggungan dengan kekuasaan.

Tahukah Anda, keberadaan HRS dan FPI, sejak awal kemunculannya sudah berurusan dan bergesekan dengan kekuasaan? Pertama, FPI menyerang pusat-pusat maksiat, maka penguasa ekonomi berbasis kriminal dan kekerasan ekstra hukum, terganggu. Kemudian HRS-FPI menyadari tidak bisa terus-terusan sebagai pemadam kebakaran. Bakar satu basis maksiat, timbul basis baksiat baru.

Lantas FPI sampai pada kesimpulan, agar pekerjaan tidak jadi tukang pemadam kebakaran, lalu ikut mendorong penegakan syariat Islam yang langsung dipegang dan dioperasikan oleh negara secara konstitusional.


Pada tahun 2000-an awal, FPI pun ikut mendorong ditengok kembali Piagam Jakarta 1945 guna diimplementasikan. Tapi bagi penguasa status quo di Indonesia, hal ini tidak dapat diterima. Maka dorongan FPI ini juga oleh anggota DPR ditinggalkan begitu saja. FPI pun beralih ke peran awalnya semula: amar ma'ruf nahi munkar.

Tahun 2006, majalah porno Playboy dari AS diumumkan akan diterbitkan dan diedarkan di Indonesia. Tentu saja FPI langsung padamkan. Akibatnya majalah maksiat itu padam dan gagal bertahan. Pada 2008, terjadi apa yang dikenang sebagai insiden Monas. Terjadi bertepatan pada 1 Juni 2008, hari lahir Pancasila.

Pada waktu itu, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang berisi beragam lembaga dan aktivis pluralisme, melakukan kampanye akbar di Monas. Mereka menentang aksi FPI yang membubarkan aktivitas Ahmadiyah di Parung.

FPI dan Forum Umat Islam juga menentang kampanye tersebut. Akibatnya bentrok tak terhindar. Konflik FPI vs AKKBB berbuntut panjang hingga mengerahkan polisi dalam jumlah besar ke Petamburan. Hasil akhirnya, HRS dan Munarman yang kala itu sebagai Panglima Laskar FPI dibui. HRS sendiri divonis 1,5 tahun.

Tapi keberhasilan paling dikenang dari gerakan mobilisasi FPI, yaitu Aksi Bela Islam 14 Oktober 2016, 4 November 2016 dan 2 Desember 2016. Kenyataan berkumpulnya massa yang diperkirakan mencapai jutaan orang itu, suatu hal yang ajaib.

Hal itu juga menepis asumsi selama ini bahwa HRS hanya didukung sekelompok kecil kaum radikal. Dan faktanya, HRS merupakan tokoh sentral dari aksi massa yang merontokkan Ahok dari panggung kekuasaan, meskipun semua orang tahu, bahwa dia diback up oleh Presiden dan kekuatan-kekuatan besar lainnya.

Sebenarnya, kemunculan Jokowi yang bergandengan dengan Ahok dalam pemerintahan DKI dari 2012-2014, telah menimbulkan reaksi dari FPI. Semua orang menyadari bahwa Jokowi hanyalah alat untuk memuluskan Ahok menjadi Gubernur di suatu basis Muslim seperti Jakarta. Dan FPI tentu merasa tidak beres dengan hal tersebut.

Pada akhirnya Jokowi terangkat menjadi Presiden, secara otomatis Ahok menjadi Gubernur DKI. Bukannya santun dan simpatik, Ahok melancarkan komunikasi publik yang intimidatif dan represif. Maka FPI pun melancarkan perlawan dengan aksi massa yang ajek.

Mulai dari Aksi Massa Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang dibidani oleh FPI mengangkat Almarhum KH. Fachrur Rozy Ishak sebagai Gubernur Rakyat Jakarta hingga rally aksi massa dengan semboyan Aksi Bela Islam 1410, 411 hingga 212 yang diperluas dengan pembentukan GNPF MUI.

Bagaimana pun, adalah kenyataan seluruh gerakan FPI itu telah menyinggung kekuasaan Jokowi. (Bersambung).

Syahrul Efendi Dasopang
Ketua Umum PB HMI MPO 2007-2009.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya