Pemerintah Jangan Semakin Nekat

SEMAKIN semrawut dalam mengambil keputusan. Begitulah cermin Pemerintahan Jokowi. Jika bukan dengan memaksakan, ya otak-atik aturan.

Orang sekitar dan tangan-tangan kekuasaan seolah membantu membutakan cara pengelolaan. Dari waktu ke waktu semakin nekad saja. Semestinya belajar dari pengalaman penguasa pendahulu yang runtuh pada akhirnya.

Peristiwa terakhir yang sulit ditutup-tutupi yakni pelanggaran HAM berat penembakan 6 anggota laskar FPI, Pak Jokowi diam saja, pantas jika dinilai jangan-jangan ia merestui.

Pemerintah solid membenarkan perbuatan kejahatan kemanusiaan ini. Alasan yang dibuat semakin tidak jelas dan tentu dikritisi publik. Publik bukan kumpulan orang yang dapat dibawa tertawa atas penghilangan nyawa. Apalagi jika benar itu dilakukan secara sadis.

Penahanan HRS setelah diperiksa 13 jam adalah suguhan drama yang berawal dari kegiatan pernikahan dan maulidan. Berujung pemborgolan. Diaz Hendropriyono mengejek dengan ucapan selamat jumpa tahun 2026. Seolah HRS dipastikan bakal dihukum 6 tahun penjara. Staf Khusus yang sudah kehilangan adab.

Pembunuhan 6 anggota Laskar FPI mendapat perhatian luas masyarakat domestik dan internasional, begitu juga dengan penahanan HRS. Hal ini tentu merugikan citra pemerintahan Jokowi. Tapi apa pedulinya, toh perlawanan rakyat selama ini juga dianggap tak berarti. Semua mudah diatasi. Bukankah TNI dan Polri bisa dikendalikan?

Aksi soal KPK, HIP, Omnibus Law telah sukses dipatahkan. Kini apa artinya cuma penembakan 6 orang dan penahanan HRS? Gus Nur, Jumhur, Syahganda, Anton Permana, dan aktivis lain sudah ditahan juga.

Saksi kasus penembakan dicoba diredam. Pembalikan imej bisa dilakukan, korban bukan 6 orang anggota laskar tetapi justru Polisi Metro. Keluarga 6 terbunuh akan diperiksa, begitu juga wartawan FNN yang mencoba melakukan investigasi.

Pemerintah Jokowi semakin nekad. Umat Islam tidak ditempatkan sebagai mitra tapi dianggap musuh yang harus dilumpuhkan. Ulama dan aktivis dikriminalisasi. Jumawa merasa hebat dan kuat. Naga, singa, dan srigala di tangan dan dipelihara. Ular dilepas untuk mencari mangsa. Umat Islam menjadi warga dan rakyat yang dibuat tidak berdaya.

Umat ini marah meski tetap waspada ketika memandang pemerintah tidak lagi berorientasi pada kepentingan umat dan rakyat. Pancasila seolah menjadi mainan dengan mengabaikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hilang iman dalam memimpin bangsa dan negara. "Tuhan" kini adalah investasi dan hutang luar negeri. Dilengkapi komisi, korupsi, nepotisme dan spirit untuk mengisi pundi-pundi kroni.

Pemerintahan yang nekad adalah khas rezim yang takut dalam berdemokrasi, takut berbeda pendapat, takut bersikap transparan, takut berbhineka tunggal Ika. Lalu mempersenjatai diri dengan tafsir tunggal ideologi sesuai kemauan sendiri. Radikalisme, intoleransi, makar atau kerumunan semua tergantung dari persepsi sepihak.

Nekad pemerintah berbanding terbalik dengan kecerdasan publik. Artinya rakyat mampu menilai dengan jernih bahwa pemerintah tidak punya inisiatif (unwilling) untuk berkhidmah karena memang sebenarnya ia tidak mampu (unable).

Nafsu untuk mempertahankan kekuasaan menenggelamkan kebijakan dan moralitas. Akibatnya ruwet pikiran, gaduh berkepanjangan, dan kelak menjadi penyesalan tak bertepi.

Kenekadan dapat membuat sadis dalam bertindak. Memusuhi agama dan pemuka agama. Menganggap militansi agama adalah perusak kehidupan bersama.

Marquis de Sade, bapak sadisme, pernah menyatakan:

"Allah (God) adalah satu-satunya alasan yang saya tidak bisa memaafkan umat manusia".

"Religions are the cradles of despotism". (Agama adalah tempat lahir despotisme).

Betapa bahayanya jika suatu negeri dikuasai oleh para pengikut Marquis de Sade yang memusuhi agama dan para aktivis keagamaan.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.